Pemprov Kaltim biayai pembangunan BTS di perbatasan

Sindonews.com - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) akan memberikan insentif untuk pembangunan Base Transceiver Station (BTS) atau menara telekomunikasi seluler di kawasan perbatasan. Selama ini warga memang kesulitan mendapatkan akses komunikasi seluler karena memang belum ada BTS.

“Kami akan membangun BTS di daerah yang kira-kira perusahaan telekomunikasi seluler tidak tertarik membangun di sana,” kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Pemprov Kaltim M Jauhar Efendi, Senin (9/4/2012).

Langkah ini perlu diambil mengingat perusahaan seluler tentu berfikir untung rugi dalam mengembangkan jaringan. Jika membangun di kawasan perbatasan, biaya pembangunannya cukup tinggi. Di samping itu, penggunanya tentu tidak sebanyak di perkotaan. Atas dasar ini kemudian Pemprov Kaltim memberikan insentif untuk membangun menara BTS di kawasan perbatasan yang kemudian bekerjasama dengan operator seluler.

Rencana awal pembangunan BTS akan dilaksanakan di Desa Long Nawang, Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Malinau pada tahun 2011 lalu. Hanya karena eskalasi harga barang meningkat tajam, pembangunannya diundur menjadi tahun 2012. Untuk tahun ini baru satu menara yang dibangun, namun jumlahnya akan terus bertambah dari tahun ke tahun. Pada 2013 mendatang akan ada tiga menara BTS lagi yang direncanakan untuk dibangun.

“Satu menara membutuhkan dana Rp2,5 miliar karena ongkos angkutnya yang tidak murah. Tapi itu baru sebatas pagu anggaran, nanti masih bisa berubah. Dananya bersumber dari APBD Provinsi Kaltim,” kata jauhar.

Target pembangunan menara BTS di perbatasan yang dilakukan oleh Pemprov Kaltim mencapai 10 menara. Daerah yang mendapatkan bantuan BTS ini di antaranya tiga menara di Malinau, tiga menara di Nunukan dan tiga menara di Kutai Barat.

“Sekarang efeknya sudah bagus, kemarin saya sempat ditelpon Bupati Malinau, dia akan membangun sendiri lima menara lagi. Itu artinya bagus, padahal program kita baru,” tambah Jauhar.

Namun demikian, Jauhar menegaskan agar setiap daerah berkoordinasi dengan operator seluler terutama penentuan koordinat letak menara. Daerah perbatasan lain diharapkan juga berinisiatif membangun menara demi kelancaran komunikasi warganya.

“Warga di perbatasan seperti di Long Nawang ada yang punya handphone, tapi hanya digunakan untuk memotret dan mendengarkan musik,” katanya.

Sebenarnya di kawasan perbatasan ada sinyal seluler namun dipancarkan dari Malaysia. Perusahaan seluler asal Malaysia memang cukup kuat membangun jaringan selulernya hingga masuk ke Indonesia. Karena lintas negara, masyarakat Indonesia harus membayar dengan sangat mahal.

Di kawasan Tawau misalnya, di wilayah Indonesia sudah beredar dengan mudah kartu perdana operator seluler asal Malaysia. Kartu ini dengan mudah diperjualbelikan oleh pedagang di Indonesia. Menanggapi hal itu, Jauhar menyatakan pihaknya akan berusaha membangun dan mengembangkan telekomunikasi seluler di kawasan perbatasan.

“Kita akan bersaing. Apalagi peralatan komunikasi makin bagus ya sudah kita sikat saja. Ini sebenarnya tugas negara, bukan tugas provinsi. Tapi apapun yang bisa kita lakukan ya kita lakukan sekarang,” katanya. (bro)