Rencana investasi pasir besi harus disosialisasikan
Jum'at, 07 September 2012 - 04:19 WIB
Rencana investasi pasir besi harus disosialisasikan
A
A
A
Sindonews.com - Komisi B DPRD Kabupaten Garut mendesak pemerintah pusat menyosialisasikan rencana investasi pengolahan pasir besi senilai USD1,5 miliar kepada masyarakat Garut Selatan. Wakil Ketua Komisi B DPRD Garut Ade Suryana menilai, hal tersebut perlu dilakukan guna menghindari konflik di lapisan masyarakat.
“Adanya kesepakatan antara pemerintah dan investor asal China sudah membuat masyarakat Garut Selatan memiliki pandangan beragam. Apapun itu, rencana pengolahan pasir besi ke depannya mesti disosialisasikan,” katanya kepada SINDO saat ditemui di ruang kerjanya kemarin.
Menurut Ade, konflik bisa saja terjadi antara masyarakat pemilik lahan dengan masyarakat bukan pemilik. Biasanya, masyarakat bukan pemilik lahan akan lebih mempermasalahkan dampak kerusakan alam yang ditimbulkan.
“Kepemilikan lahan pasir besi di Garut Selatan itu berbeda dengan di daerah lain. Sebagian besar, lahan dimiliki masyarakat. Sedangkan di daerah lain, lahan yang ada milik pemerintah. Perlu dicermati, rencana eksplorasi dan pengolahan pasir besi di 2004 lalu, setidaknya sudah menimbulkan konflik berdarah di antara masyarakat kawasan itu sendiri,” sebutnya.
Dengan sosialisasi, tambah Ade, rencana investasi raksasa ini juga akan terhindar dari politisasi sejumlah pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, melakukan pembahasan dengan cara mengajak seluruh tokoh masyarakat dan keagamaan untuk duduk bersama, merupakan hal wajib yang mesti dilakukan pemerintah.
“Kita kembalikan lagi kepada pendapat masyarakat pemilik lahan. Apakah potensi kekayaan alam di sana (Garut Selatan) akan dimanfaatkan atau tidak. Efek negatif dan positif pun harus dipertimbangkan secara matang oleh semua pihak. Perlu diingat, rencana ini hanya akan disambut bila memberikan efek positif bagi kesejahteraan masyarakat. Bila merugikan, untuk apa investasi itu dilakukan,” paparnya.
Di tempat terpisah, Ketua Asosiasi Desa-Desa Pantai Garut Selatan Dede Sulaeman mendukung rencana pengolahan pasir besi di Garut Selatan. Menurutnya, aktivitas penambangan pasir dapat meningkatkan taraf kehidupan perekonomian masyarakat.
“Kami ingin agar pemerintah bisa cepat merealisasikan. Ini untuk kemajuan rakyat Garut selatan juga,” kata Dede yang juga menjabat sebagai Kepala Desa Mekarmukti, Kecamatan Cibalong ini menambahkan.
Berbeda dengan Dede, Ketua Presidium Garut Selatan Gunawan Undang mengemukakan, didirikannya pabrik pengolah pasir besi di Garut tidak akan dapat menyejahterakan masyarakat. Ia mencontohkan, pengalaman eksploitasi tembaga dan emas di Papua oleh PT Freeport tidak pernah memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat setempat.
“Pertama soal kesejahteraan. Berikutnya bagaimana dengan kondisi alam. Saya tidak yakin adanya program rehabilitasi lahan yang rusak bisa mengembalikan ke keadaan semula. Banyak contoh dan pengalaman atas hal ini. Jangan hanya melihat akan nilai investasinya, melainkan akibatnya. Pemerintah harus jeli,” ungkapnya.
Pemerhati Lingkungan Yayasan Jenggala Garut Agus A Riyanto menilai, aktivitas penambangan akan selalu menghasilkan dampak negatif dan positif. Menurut Agus, seharusnya ada komitmen antara masyarakat setempat dan investor yang bergerak di bidang pernambangan.
“Dampak negatif jelas ada, yaitu lingkungan alam rusak. Namun kembali lagi kepada masyarakat dan investor selaku perusahaan pemegang izin. Apakah mereka akan berupaya untuk tetap menjaga kelestarian alam dengan merehabilitasinya atau tidak,” katanya.
Seperti dilansir dari situs resmi Kementrian Perindustrian (Kemenperin) RI, rencana investasi pasir besi di kawasan Garut Selatan bisa menyerap 16.000 tenaga kerja. Investasi tersebut rencananya membutuhkan lahan seluas 50 hektare.
Investasi ini dilakukan oleh dua perusahaan China yakni Oriental Mining and Minerals Resources Co Ltd dan Rui Tong Investment Co Ltd. Rencananya, pengolahan di pabrik tersebut berkapasitas 6 juta ton per tahun yang terbagi dalam empat tahap pelaksanaan.
Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur Kemenperin Panggah Susanto mengatakan, China adalah negara besar dan termasuk salah satu negara potensial dalam pengembangan industri logam hulu dan sektor lainnya.
“Adanya kesepakatan antara pemerintah dan investor asal China sudah membuat masyarakat Garut Selatan memiliki pandangan beragam. Apapun itu, rencana pengolahan pasir besi ke depannya mesti disosialisasikan,” katanya kepada SINDO saat ditemui di ruang kerjanya kemarin.
Menurut Ade, konflik bisa saja terjadi antara masyarakat pemilik lahan dengan masyarakat bukan pemilik. Biasanya, masyarakat bukan pemilik lahan akan lebih mempermasalahkan dampak kerusakan alam yang ditimbulkan.
“Kepemilikan lahan pasir besi di Garut Selatan itu berbeda dengan di daerah lain. Sebagian besar, lahan dimiliki masyarakat. Sedangkan di daerah lain, lahan yang ada milik pemerintah. Perlu dicermati, rencana eksplorasi dan pengolahan pasir besi di 2004 lalu, setidaknya sudah menimbulkan konflik berdarah di antara masyarakat kawasan itu sendiri,” sebutnya.
Dengan sosialisasi, tambah Ade, rencana investasi raksasa ini juga akan terhindar dari politisasi sejumlah pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, melakukan pembahasan dengan cara mengajak seluruh tokoh masyarakat dan keagamaan untuk duduk bersama, merupakan hal wajib yang mesti dilakukan pemerintah.
“Kita kembalikan lagi kepada pendapat masyarakat pemilik lahan. Apakah potensi kekayaan alam di sana (Garut Selatan) akan dimanfaatkan atau tidak. Efek negatif dan positif pun harus dipertimbangkan secara matang oleh semua pihak. Perlu diingat, rencana ini hanya akan disambut bila memberikan efek positif bagi kesejahteraan masyarakat. Bila merugikan, untuk apa investasi itu dilakukan,” paparnya.
Di tempat terpisah, Ketua Asosiasi Desa-Desa Pantai Garut Selatan Dede Sulaeman mendukung rencana pengolahan pasir besi di Garut Selatan. Menurutnya, aktivitas penambangan pasir dapat meningkatkan taraf kehidupan perekonomian masyarakat.
“Kami ingin agar pemerintah bisa cepat merealisasikan. Ini untuk kemajuan rakyat Garut selatan juga,” kata Dede yang juga menjabat sebagai Kepala Desa Mekarmukti, Kecamatan Cibalong ini menambahkan.
Berbeda dengan Dede, Ketua Presidium Garut Selatan Gunawan Undang mengemukakan, didirikannya pabrik pengolah pasir besi di Garut tidak akan dapat menyejahterakan masyarakat. Ia mencontohkan, pengalaman eksploitasi tembaga dan emas di Papua oleh PT Freeport tidak pernah memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat setempat.
“Pertama soal kesejahteraan. Berikutnya bagaimana dengan kondisi alam. Saya tidak yakin adanya program rehabilitasi lahan yang rusak bisa mengembalikan ke keadaan semula. Banyak contoh dan pengalaman atas hal ini. Jangan hanya melihat akan nilai investasinya, melainkan akibatnya. Pemerintah harus jeli,” ungkapnya.
Pemerhati Lingkungan Yayasan Jenggala Garut Agus A Riyanto menilai, aktivitas penambangan akan selalu menghasilkan dampak negatif dan positif. Menurut Agus, seharusnya ada komitmen antara masyarakat setempat dan investor yang bergerak di bidang pernambangan.
“Dampak negatif jelas ada, yaitu lingkungan alam rusak. Namun kembali lagi kepada masyarakat dan investor selaku perusahaan pemegang izin. Apakah mereka akan berupaya untuk tetap menjaga kelestarian alam dengan merehabilitasinya atau tidak,” katanya.
Seperti dilansir dari situs resmi Kementrian Perindustrian (Kemenperin) RI, rencana investasi pasir besi di kawasan Garut Selatan bisa menyerap 16.000 tenaga kerja. Investasi tersebut rencananya membutuhkan lahan seluas 50 hektare.
Investasi ini dilakukan oleh dua perusahaan China yakni Oriental Mining and Minerals Resources Co Ltd dan Rui Tong Investment Co Ltd. Rencananya, pengolahan di pabrik tersebut berkapasitas 6 juta ton per tahun yang terbagi dalam empat tahap pelaksanaan.
Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur Kemenperin Panggah Susanto mengatakan, China adalah negara besar dan termasuk salah satu negara potensial dalam pengembangan industri logam hulu dan sektor lainnya.
(gpr)
