Pertamina berharap tetap kelola BBM subsidi
Senin, 08 Oktober 2012 - 17:33 WIB
Pertamina berharap tetap kelola BBM subsidi
A
A
A
Sindonews.com –PT Pertamina (Persero) berharap pengelolaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tidak dikelola oleh pihak asing seperti rencana Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) yang akan memberikan sebagian alokasi kepada Shell dan Petronas dari Amerika dan Malaysia.
Direktur Umum PT Pertamina Luhur Budi Djatmiko yang ditemui di Makassar Senin (08/10/12) disela peresmian pengoperasian Rumah Sehat BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) dan Pertamina serta Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia mengatakan, sebaiknya BBM bersubsidi itu tetap dikelola oleh Pertamina.
“Ini karena BBM bersubsidi peruntukannya untuk rakyat. Keuntungannya juga untuk rakyat, sehingga pengelolaannya harusnya juga oleh rakyat melalui Pertamina,” kata Luhur.
Walau demikian, Luhur mengaku, Pertamina sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak akan mengintervensi keputusan itu. “Kami berharapnya tetap dikelola oleh Pertamina, tetapi jika itu telah menjadi putusan BPH Migas, tidak ada yang bisa kami lakukan selain menerima,” ujarnya.
Pada tahun-tahun sebelumnya, kata Luhur BPH Migas juga telah memberikan alokasi BBM bersubsidi kepada Shell dan Petrnonas, namun jumlahnya tidak begitu besar sehingga tidak nampak. Kali ini, rencana BPH Migas akan memberikan sekitar 6.300 kilo liter (kl) tiap bulannya kepada Shell dan Petronas, walau belum disetujui.
Beberapa waktu lalu, Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Wilayah 7 Sulawesi telah menolak dan mengecam keras rencana tersebut.
Sekertaris Dewan Pimpinan Daerah 7 Sulawesi Hiswana Migas Muhammad Hasbidin mengatakan, tidak seharusnya BPH Migas memberikan kewenangan kepada Shell atau Petronas untuk mengelola BBM bersubsidi karena pengusaha nasional masih mampu dan siap menyalurkan BBM bersubsidi tersebut.
Apalagi pemberian kewenangan kepada Shell dan Petronas ditengah kian menipisnya ketersediaan BBM bersubsidi di Indonesia. Namun kata Luhur, perkiraan BBM bersubsidi akan habis Oktober ini, telah diundur hingga mencapai akhir tahun. Penambahan 4 juta kl telah didistribusikan, walau konsentrasinya untuk DKI Jakarta.
Direktur Umum PT Pertamina Luhur Budi Djatmiko yang ditemui di Makassar Senin (08/10/12) disela peresmian pengoperasian Rumah Sehat BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) dan Pertamina serta Yayasan Wakaf Universitas Muslim Indonesia mengatakan, sebaiknya BBM bersubsidi itu tetap dikelola oleh Pertamina.
“Ini karena BBM bersubsidi peruntukannya untuk rakyat. Keuntungannya juga untuk rakyat, sehingga pengelolaannya harusnya juga oleh rakyat melalui Pertamina,” kata Luhur.
Walau demikian, Luhur mengaku, Pertamina sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak akan mengintervensi keputusan itu. “Kami berharapnya tetap dikelola oleh Pertamina, tetapi jika itu telah menjadi putusan BPH Migas, tidak ada yang bisa kami lakukan selain menerima,” ujarnya.
Pada tahun-tahun sebelumnya, kata Luhur BPH Migas juga telah memberikan alokasi BBM bersubsidi kepada Shell dan Petrnonas, namun jumlahnya tidak begitu besar sehingga tidak nampak. Kali ini, rencana BPH Migas akan memberikan sekitar 6.300 kilo liter (kl) tiap bulannya kepada Shell dan Petronas, walau belum disetujui.
Beberapa waktu lalu, Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Wilayah 7 Sulawesi telah menolak dan mengecam keras rencana tersebut.
Sekertaris Dewan Pimpinan Daerah 7 Sulawesi Hiswana Migas Muhammad Hasbidin mengatakan, tidak seharusnya BPH Migas memberikan kewenangan kepada Shell atau Petronas untuk mengelola BBM bersubsidi karena pengusaha nasional masih mampu dan siap menyalurkan BBM bersubsidi tersebut.
Apalagi pemberian kewenangan kepada Shell dan Petronas ditengah kian menipisnya ketersediaan BBM bersubsidi di Indonesia. Namun kata Luhur, perkiraan BBM bersubsidi akan habis Oktober ini, telah diundur hingga mencapai akhir tahun. Penambahan 4 juta kl telah didistribusikan, walau konsentrasinya untuk DKI Jakarta.
(rna)
Lihat Juga :
