Hipmi rekomendasikan UU pengusaha pemula
Selasa, 09 Oktober 2012 - 19:45 WIB
Hipmi rekomendasikan UU pengusaha pemula
A
A
A
Sindonews.com - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIMPI) merekomendasikan terbitnya Undang Undang yang mengatur pengusaha pemula.
Ketua Umum BPP Hipmi Raja Sapta Oktohari mengatakan, Hipmi saat ini sedang memaksimalkan pembahasan penerbitan UU khusus pengusaha pemula untuk di ajukan kepada pemerintah. Hipmi berharap, dalam waktu dekat, pemerintah bisa segera menerbitkan aturan tersebut.
"Kami akan memberi rujukan kepada pemerintah agar segera menerbitkan UU khusus untuk pengusaha pemula," kata Raja Sapta Oktohari di sela-sela Pelantikan Pengurus Hipmi Jabar di Hotel Trans Luxtury Jalan Gatot Subroto, Kota Bandung, Selasa (9/10/2012).
Menurut dia, aturan tersebut perlu segera diterbitkan sebagai upaya menjaga pengusaha pemula. Tidak sedikit, pengusaha pemula yang baru muncul, kembali gulung tikar akibat berbagai persoalan. Tak heran, jumlah pengusaha di Indonesia belum mencapai 2% dari jumlah penduduk saat ini.
Nantinya, UU kewirausahaan akan fokus mengatur sejumlah elemen penting, yang selama ini menjadi kendala pengembangan wirausaha. Seperti soal perizinan, pembiayaan, pajak, dan lainnya. Tidak menutup kemungkinan, UU tersebut akan membebaskan pajak dan biaya lainnya.
Dalam beberapa tahun kedepan, Indonesia akan menghadapi tantangan besar. Terutama dalam menghadapi Asean Economy Community yang akan digelar beberapa tahun kedepan. Pihaknya berharap tiga tahun ke depan ada kesiapan dari pengurus daerah melakukan penetrasi Asean Economy Community yang diundang dan aktif membuka pasar.
"Pengusaha lokal tidak hanya mengandalkan 250 juta penduduk Indonesia, tapi 600 juta populasi pasar yang ada di Asean. Jabar akan menjadi lumbung kreatifitas yang akan melakukan infiltrasi ke wilayah-wilayah di Asean," kata Raja Sapta.
Ditempat yang sama Ketua BPD Hipmi Jabar Yedi Karyadi mengatakan, selain mendukung percepatan dibentuknya UU kewirausahaan, Hipmi juga akan mendesak Pemerintah Provinsi Jabar dan 26 kabupaten/kota melahirkan perda yang mengatur kewirausahaan.
"Untuk menyokong tumbuhnya kewirausahaan, pemerintah daerah juga perlu menerbitkan Perda yang mengatur kewirausahaan, terutama pengusaha pemula. Perda ini menjadi payung hukum percepatan kewirausahaan di Jabar," katanya.
Lebih lanjut dia mengatakan, pelantikan pengurus Hipmi Jabar menjadi momentum penting para pengurus Hipmi untuk membangun Jabar. Salahnya mendorong terbitnya perda kewirausahaan. Namun demikian, untuk melakukan itu semua, perlu sinergitas dan kebersamaan antar lembaga.
Dia menilai, saat ini sinergitas untuk percepatan ekonomi di Jabar masih kurang. Banyak program berjalan sendiri-sendiri. "Pemda harus memberi penguatan pada asisten ekonomi dan dinas terkait untuk menciptakan sinergutas," katanya.
Sementara itu, pada pelantikan itu, Hipmi Jabar memiliki pengurus baru. Keputusan itu didasarkan pada Surat Keputusan BPP Hipmi nomer 6/12 tentang Pengesahan Badan pengurus daerah Hipmi Jabar 2012-2015 resmi dipimpin Yedi Karyadi sebagai Ketua Umum dan M Apip Firmansyah sebagai Sekretaris Umum.
Pada pelantikan itu hadir Wakil Gubernur Jabar Dede Yusuf, Wakil Ketua Umum Kadin Anindya Bakrie dan, putra sulung SBY Mayor TNI Agus Harimurti Yudhoyono.
Ketua Umum BPP Hipmi Raja Sapta Oktohari mengatakan, Hipmi saat ini sedang memaksimalkan pembahasan penerbitan UU khusus pengusaha pemula untuk di ajukan kepada pemerintah. Hipmi berharap, dalam waktu dekat, pemerintah bisa segera menerbitkan aturan tersebut.
"Kami akan memberi rujukan kepada pemerintah agar segera menerbitkan UU khusus untuk pengusaha pemula," kata Raja Sapta Oktohari di sela-sela Pelantikan Pengurus Hipmi Jabar di Hotel Trans Luxtury Jalan Gatot Subroto, Kota Bandung, Selasa (9/10/2012).
Menurut dia, aturan tersebut perlu segera diterbitkan sebagai upaya menjaga pengusaha pemula. Tidak sedikit, pengusaha pemula yang baru muncul, kembali gulung tikar akibat berbagai persoalan. Tak heran, jumlah pengusaha di Indonesia belum mencapai 2% dari jumlah penduduk saat ini.
Nantinya, UU kewirausahaan akan fokus mengatur sejumlah elemen penting, yang selama ini menjadi kendala pengembangan wirausaha. Seperti soal perizinan, pembiayaan, pajak, dan lainnya. Tidak menutup kemungkinan, UU tersebut akan membebaskan pajak dan biaya lainnya.
Dalam beberapa tahun kedepan, Indonesia akan menghadapi tantangan besar. Terutama dalam menghadapi Asean Economy Community yang akan digelar beberapa tahun kedepan. Pihaknya berharap tiga tahun ke depan ada kesiapan dari pengurus daerah melakukan penetrasi Asean Economy Community yang diundang dan aktif membuka pasar.
"Pengusaha lokal tidak hanya mengandalkan 250 juta penduduk Indonesia, tapi 600 juta populasi pasar yang ada di Asean. Jabar akan menjadi lumbung kreatifitas yang akan melakukan infiltrasi ke wilayah-wilayah di Asean," kata Raja Sapta.
Ditempat yang sama Ketua BPD Hipmi Jabar Yedi Karyadi mengatakan, selain mendukung percepatan dibentuknya UU kewirausahaan, Hipmi juga akan mendesak Pemerintah Provinsi Jabar dan 26 kabupaten/kota melahirkan perda yang mengatur kewirausahaan.
"Untuk menyokong tumbuhnya kewirausahaan, pemerintah daerah juga perlu menerbitkan Perda yang mengatur kewirausahaan, terutama pengusaha pemula. Perda ini menjadi payung hukum percepatan kewirausahaan di Jabar," katanya.
Lebih lanjut dia mengatakan, pelantikan pengurus Hipmi Jabar menjadi momentum penting para pengurus Hipmi untuk membangun Jabar. Salahnya mendorong terbitnya perda kewirausahaan. Namun demikian, untuk melakukan itu semua, perlu sinergitas dan kebersamaan antar lembaga.
Dia menilai, saat ini sinergitas untuk percepatan ekonomi di Jabar masih kurang. Banyak program berjalan sendiri-sendiri. "Pemda harus memberi penguatan pada asisten ekonomi dan dinas terkait untuk menciptakan sinergutas," katanya.
Sementara itu, pada pelantikan itu, Hipmi Jabar memiliki pengurus baru. Keputusan itu didasarkan pada Surat Keputusan BPP Hipmi nomer 6/12 tentang Pengesahan Badan pengurus daerah Hipmi Jabar 2012-2015 resmi dipimpin Yedi Karyadi sebagai Ketua Umum dan M Apip Firmansyah sebagai Sekretaris Umum.
Pada pelantikan itu hadir Wakil Gubernur Jabar Dede Yusuf, Wakil Ketua Umum Kadin Anindya Bakrie dan, putra sulung SBY Mayor TNI Agus Harimurti Yudhoyono.
(gpr)
Lihat Juga :
