Pemerintah khawatir intervensi asing dalam divestasi NNT
Sabtu, 20 Oktober 2012 - 13:05 WIB
Pemerintah khawatir intervensi asing dalam divestasi NNT
A
A
A
Sindonews.com - Pemerintah mengkhawatirkan bila tujuh persen saham PT Newomont Nusa Tenggara (NNT) diambil Pemda, akan ada intervensi luar negeri.
"Newmont perusahaan besar. Nanti (kalau) dibeli Pemda, pemdanya enggak punya uang terus ada perusahaan yang menguangi terus perusahaan itu tahu-tahu pinjam dari luar negeri jadi digadai ke luar negeri, kabur lagi ke luar negeri itu sahamnya. Itu kan mesti pelan-pelan kita ambil keputusan," ujar Menteri ESDM Jero Wacik ditemui wartawan, Jumat (19/10/2012) malam.
Menurut Jero, kendati deadline pembelian saham NNT akan jatuh 25 Oktober mendatang, pihaknya belum memutuskan siapa yang akhirnya berhak memegang tujuh persen saham batu hijau. Sebelumnya, pemerintah pusat bersikeras menguasai tujuh persen saham NNT tersebut meskipun akhirnya Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa keputusan tersebut salah tanpa meminta izin dahulu dari DPR.
"Itu keputusannya (tujuh persen saham NNT) harus keputusan pemerintah yang bulat. Ini sedang kami bahas antara menteri Keuangan dengan saya," tambah dia.
Dalam mempertimbangkan ini, tambah Jero, pemerintah memiliki banyak pertimbangan. Meskipun pemerintah juga tahu, penerimaan negara akan terkerek dengan setoran deviden yang diberikan NNT.
"Makanya dulu mau dibeli oleh Pusat Investasi Pemerintah (PIP) enggak bisa. Sekarang banyak dipertimbangkan dan biar dapat cepat ke Indonesia serta aman," tandasnya.
"Newmont perusahaan besar. Nanti (kalau) dibeli Pemda, pemdanya enggak punya uang terus ada perusahaan yang menguangi terus perusahaan itu tahu-tahu pinjam dari luar negeri jadi digadai ke luar negeri, kabur lagi ke luar negeri itu sahamnya. Itu kan mesti pelan-pelan kita ambil keputusan," ujar Menteri ESDM Jero Wacik ditemui wartawan, Jumat (19/10/2012) malam.
Menurut Jero, kendati deadline pembelian saham NNT akan jatuh 25 Oktober mendatang, pihaknya belum memutuskan siapa yang akhirnya berhak memegang tujuh persen saham batu hijau. Sebelumnya, pemerintah pusat bersikeras menguasai tujuh persen saham NNT tersebut meskipun akhirnya Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa keputusan tersebut salah tanpa meminta izin dahulu dari DPR.
"Itu keputusannya (tujuh persen saham NNT) harus keputusan pemerintah yang bulat. Ini sedang kami bahas antara menteri Keuangan dengan saya," tambah dia.
Dalam mempertimbangkan ini, tambah Jero, pemerintah memiliki banyak pertimbangan. Meskipun pemerintah juga tahu, penerimaan negara akan terkerek dengan setoran deviden yang diberikan NNT.
"Makanya dulu mau dibeli oleh Pusat Investasi Pemerintah (PIP) enggak bisa. Sekarang banyak dipertimbangkan dan biar dapat cepat ke Indonesia serta aman," tandasnya.
(rna)
Lihat Juga :
