DPR: Pemerintah kurang kontrol BBM bersubsidi
Sabtu, 20 Oktober 2012 - 18:35 WIB
DPR: Pemerintah kurang kontrol BBM bersubsidi
A
A
A
Sindonews.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menilai pengawasan pemerintah terhadap distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi masih lemah. Akibatnya, sering terjadi kelangkaan BBM di berbagai daerah dan membengkaknya subsidi BBM.
"BBM ini benar-benar masalah pengawasan, pengontrolan. Selama pengawasannya kurang pasti subsidi akan membengkak dan ini luar biasa," tandas anggota Komisi VII DPR Satya Widya Yudha di Hotel Sahid, siang ini (20/10/2012).
Alumni Institut Teknologi Surabaya (ITS), yang kini menjadi anggota Partai Golkar ini mencontohkan beberapa kasus penyelundupan BBM di sejumlah wilayah yang menyebabkan kerugian besar, diantaranya pembelian BBM bersubsidi oleh industri di Kalimantan dengan pengisian melalui kendaraan angkutan umum, dan pencurian minyak di Sumatera Selatan.
Satya memaparkan, penyelundupan BBM menyebabkan pasokan untuk masyarakat menjadi tersendat, harga BBM pun naik karena kelangkaan dan akhirnya negara harus menambah pasokan BBM. Artinya, negara harus mengeluarkan uang lebih untuk membeli tambahan pasokan BBM di wilayah yang mengalami kelangkaan.
"BBM langka dimana-mana karena ditimbun sehingga dijual Rp7.000-8.000 per liter atau bahkan lebih. Akhirnya masyarakat yang disengsarakan," simpulnya.
"BBM ini benar-benar masalah pengawasan, pengontrolan. Selama pengawasannya kurang pasti subsidi akan membengkak dan ini luar biasa," tandas anggota Komisi VII DPR Satya Widya Yudha di Hotel Sahid, siang ini (20/10/2012).
Alumni Institut Teknologi Surabaya (ITS), yang kini menjadi anggota Partai Golkar ini mencontohkan beberapa kasus penyelundupan BBM di sejumlah wilayah yang menyebabkan kerugian besar, diantaranya pembelian BBM bersubsidi oleh industri di Kalimantan dengan pengisian melalui kendaraan angkutan umum, dan pencurian minyak di Sumatera Selatan.
Satya memaparkan, penyelundupan BBM menyebabkan pasokan untuk masyarakat menjadi tersendat, harga BBM pun naik karena kelangkaan dan akhirnya negara harus menambah pasokan BBM. Artinya, negara harus mengeluarkan uang lebih untuk membeli tambahan pasokan BBM di wilayah yang mengalami kelangkaan.
"BBM langka dimana-mana karena ditimbun sehingga dijual Rp7.000-8.000 per liter atau bahkan lebih. Akhirnya masyarakat yang disengsarakan," simpulnya.
(rna)
Lihat Juga :
