Bangun bandara, Pemprov Jabar usulkan jual obligasi
Rabu, 24 Oktober 2012 - 15:24 WIB
Bangun bandara, Pemprov Jabar usulkan jual obligasi
A
A
A
Sindonews.com - Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) mengusulkan agar Bank BJB menerbitkan surat utang atau obligasi untuk membiayai Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB).
Surat utang sejenis Obligasi Ritel Indonesia (ORI) bisa di jual kepada masyarakat Jawa Barat dengan harga Rp300.000 per lembar. Pada tahap awal, penjualan surat utang sebanyak 15 juta lembar.
Menurut Kepala Bappeda Jabar Denny Djuanda, dengan penjualan 15 juta lembar obligasi, maka akan terkumpul dana sekitar Rp4,5 triliun.
“Dana senilai Rp4,5 triliun cukup untuk membangun BIJB di Majalengka. Apabila rencana ini jadi, saya yakin dalam enam bulan kedepan, BIJB sudah bisa dibangun,” kata Denny Djuanda di sela-sela seminar sosialisasi Perda No.13/2010 tentang Pembangunan dan Pengembangan Bandar Udara Internasional Jabar dan Kertajati Aerocity di Hotel Horison, Kota Bandung, Rabu (24/10/2012).
Menurut Denny, untuk merealisasikan rencana tersebut, Bappeda telah melakukan pembicaraan serius dengan Bank BJB. Saat ini, Bank BJB telah membentuk tim kecil, untuk menentukan skema pembiayaan yang tepat untuk BIJB. Bank BJB juga sedang menjajaki kemungkinan diterbitkannya obligasi untuk BIJB.
Dijelaskan Denny, masyarakat dinilai akan lebih percaya kepada perbankan untuk membeli surat utang. Denny optimistis, jumlah penduduk Jabar yang mencapai 45 juta orang, sebagiannya akan tertarik membeli obligasi BIJB senilai Rp300 ribu per lembar.
Bank BJB, tambah Denny, tinggal membuat skema bagi hasil agar lebih menjanjikan. Diakui Denny, konsep tersebut pernah dilakukan PT Industri Pesawat Terbang Negara (IPTN) beberapa tahun lalu. Di mana, mereka mengeluarkan surat utang untuk membiayai pembuatan salah satu pesawat terbang produksi IPTN.
“Waktu itu hanya untuk PNS. Untuk BIJB, kita jual kepada masyarakat,” tandas dia.
Diakui dia, alternatif penerbitan obligasi BIJB untuk menanggulangi lambatnya pembangunan BIJB dan Kertajati Aerocity. Diketahui, pembangunan BIJB yang telah direncanakan sejak lama, tersendat akibat masalah pendanaan.
Selain mengandalkan dana pemerintah, pembangunan BIJB diharapkan melibatkan kalangan swasta. Walaupun, sampai saat ini, belum ada satupun kalangan swasta yang menyatakan kesiapannya.
Diketahui, Pemprov Jabar tahun ini hanya menggelontorkan dana APBD senilai Rp75 miliar dari rencana semula Rp200 miliar. Tahun 2013, APBD yang disalurkan senilai Rp175 miliar. “Saya minta rencana APBD 2013 untuk BIJB senilai Rp175 miliar bisa terlaksana. Jangan lagi ada pengurangan,” kata Bupati Kabupaten Majalengka Sutrisno.
Sementara itu, Kasub Dit Operasional dan Penerbangan Direktorat Perhubungan RI Nur Isnaini mengatakan, pembangunan BIJB tidak menutup kemungkinan melibatkan perbankan, seperti Bank BJB. Skema yang dipakai bisa dalam bentuk kredit sindikasi. “PT Angkasa Pura juga melakukan hal serupa,” kata Nur Isnaini.
Namun demikian, lanjut dia, pemerintah pusat telah berkomitmen membantu pembangunan BIJB. Salah satunya, dengan merevisi Peraturan Menteri Perhubungan No 34 Tahun 2005 tentang Pembangunan BIJB. Dimana, pada revisi tersebut, disebutkan bahwa pembangunan BIJB memungkinkan menggunakan dana APBN.
“Pasal yang mengatakan pembangunan BIJB tidak menggunakan dana APBN sudah dicabut. Artinya, kita berharap tahun 2013, pembangunan BIJB bisa menyerap dana APBN,” pungkas dia. Namun demikian, dia tidak menyebutkan berapa alokasi anggaran yang diajukan kepada pemerintah pusat.
Surat utang sejenis Obligasi Ritel Indonesia (ORI) bisa di jual kepada masyarakat Jawa Barat dengan harga Rp300.000 per lembar. Pada tahap awal, penjualan surat utang sebanyak 15 juta lembar.
Menurut Kepala Bappeda Jabar Denny Djuanda, dengan penjualan 15 juta lembar obligasi, maka akan terkumpul dana sekitar Rp4,5 triliun.
“Dana senilai Rp4,5 triliun cukup untuk membangun BIJB di Majalengka. Apabila rencana ini jadi, saya yakin dalam enam bulan kedepan, BIJB sudah bisa dibangun,” kata Denny Djuanda di sela-sela seminar sosialisasi Perda No.13/2010 tentang Pembangunan dan Pengembangan Bandar Udara Internasional Jabar dan Kertajati Aerocity di Hotel Horison, Kota Bandung, Rabu (24/10/2012).
Menurut Denny, untuk merealisasikan rencana tersebut, Bappeda telah melakukan pembicaraan serius dengan Bank BJB. Saat ini, Bank BJB telah membentuk tim kecil, untuk menentukan skema pembiayaan yang tepat untuk BIJB. Bank BJB juga sedang menjajaki kemungkinan diterbitkannya obligasi untuk BIJB.
Dijelaskan Denny, masyarakat dinilai akan lebih percaya kepada perbankan untuk membeli surat utang. Denny optimistis, jumlah penduduk Jabar yang mencapai 45 juta orang, sebagiannya akan tertarik membeli obligasi BIJB senilai Rp300 ribu per lembar.
Bank BJB, tambah Denny, tinggal membuat skema bagi hasil agar lebih menjanjikan. Diakui Denny, konsep tersebut pernah dilakukan PT Industri Pesawat Terbang Negara (IPTN) beberapa tahun lalu. Di mana, mereka mengeluarkan surat utang untuk membiayai pembuatan salah satu pesawat terbang produksi IPTN.
“Waktu itu hanya untuk PNS. Untuk BIJB, kita jual kepada masyarakat,” tandas dia.
Diakui dia, alternatif penerbitan obligasi BIJB untuk menanggulangi lambatnya pembangunan BIJB dan Kertajati Aerocity. Diketahui, pembangunan BIJB yang telah direncanakan sejak lama, tersendat akibat masalah pendanaan.
Selain mengandalkan dana pemerintah, pembangunan BIJB diharapkan melibatkan kalangan swasta. Walaupun, sampai saat ini, belum ada satupun kalangan swasta yang menyatakan kesiapannya.
Diketahui, Pemprov Jabar tahun ini hanya menggelontorkan dana APBD senilai Rp75 miliar dari rencana semula Rp200 miliar. Tahun 2013, APBD yang disalurkan senilai Rp175 miliar. “Saya minta rencana APBD 2013 untuk BIJB senilai Rp175 miliar bisa terlaksana. Jangan lagi ada pengurangan,” kata Bupati Kabupaten Majalengka Sutrisno.
Sementara itu, Kasub Dit Operasional dan Penerbangan Direktorat Perhubungan RI Nur Isnaini mengatakan, pembangunan BIJB tidak menutup kemungkinan melibatkan perbankan, seperti Bank BJB. Skema yang dipakai bisa dalam bentuk kredit sindikasi. “PT Angkasa Pura juga melakukan hal serupa,” kata Nur Isnaini.
Namun demikian, lanjut dia, pemerintah pusat telah berkomitmen membantu pembangunan BIJB. Salah satunya, dengan merevisi Peraturan Menteri Perhubungan No 34 Tahun 2005 tentang Pembangunan BIJB. Dimana, pada revisi tersebut, disebutkan bahwa pembangunan BIJB memungkinkan menggunakan dana APBN.
“Pasal yang mengatakan pembangunan BIJB tidak menggunakan dana APBN sudah dicabut. Artinya, kita berharap tahun 2013, pembangunan BIJB bisa menyerap dana APBN,” pungkas dia. Namun demikian, dia tidak menyebutkan berapa alokasi anggaran yang diajukan kepada pemerintah pusat.
(rna)
Lihat Juga :
