ISNU dukung rencana Muhammadiyah gugat UU Minerba
Senin, 19 November 2012 - 10:23 WIB
ISNU dukung rencana Muhammadiyah gugat UU Minerba
A
A
A
Sindonews.com - Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) menyatakan dukungan terhadap rencana Muhammadiyah menggugat Undang Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (UU Minerba).
"Wajar banyak yang menggugat, saya sangat mendukung," kata Pengamat Hukum ISNU Robikin Emhas kepada Sindonews di Jakarta, Senin (19/11/2012).
Bahkan, Robikin mengaku, pihaknya juga telah mengajukan judicial reciew terhadap UU Minerba. "Saya termasuk yang mengajukan gugatan terhadap UU Minerba dari aspek otonomi daerah," ujarnya.
Menurut dia, UU Minerba bertentangan dengan konstitusi dilihat dari berbagai sisi, sehingga merupakan hal yang tidak mengagetkan bila banyak pihak yang menggugat. "UU Minerba ini nyaris sama dengan BP Migas, bertentangan dengan konstitusi dari berbagai aspek," tandas Robikin.
Seperti diketahui, kemarin (18/11/2012) Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin mengungkapkan, Muhammadiyah tengah menyiapkan uji materi sejumlah UU, termasuk UU Minerba, yang dianggap merugikan kepentingan nasional.
"Selanjutnya kami siapkan judicial review terhadap UU lain. Jadi amanat Muktamar Muhammadiyah itu, UU Minerba, Investasi, Geotermal yang kami tengarai melanggar kepentingan rakyat dan negara," tutur Din Syamsuddin.
"Wajar banyak yang menggugat, saya sangat mendukung," kata Pengamat Hukum ISNU Robikin Emhas kepada Sindonews di Jakarta, Senin (19/11/2012).
Bahkan, Robikin mengaku, pihaknya juga telah mengajukan judicial reciew terhadap UU Minerba. "Saya termasuk yang mengajukan gugatan terhadap UU Minerba dari aspek otonomi daerah," ujarnya.
Menurut dia, UU Minerba bertentangan dengan konstitusi dilihat dari berbagai sisi, sehingga merupakan hal yang tidak mengagetkan bila banyak pihak yang menggugat. "UU Minerba ini nyaris sama dengan BP Migas, bertentangan dengan konstitusi dari berbagai aspek," tandas Robikin.
Seperti diketahui, kemarin (18/11/2012) Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin mengungkapkan, Muhammadiyah tengah menyiapkan uji materi sejumlah UU, termasuk UU Minerba, yang dianggap merugikan kepentingan nasional.
"Selanjutnya kami siapkan judicial review terhadap UU lain. Jadi amanat Muktamar Muhammadiyah itu, UU Minerba, Investasi, Geotermal yang kami tengarai melanggar kepentingan rakyat dan negara," tutur Din Syamsuddin.
(rna)
Lihat Juga :
