Menaikan kuota impor daging bertentangan dengan UU

Senin, 26 November 2012 - 18:38 WIB
Menaikan kuota impor...
Menaikan kuota impor daging bertentangan dengan UU
A A A
Sindonews.com - Komisi IV DPR menilai, rencana pemerintah menaikkan kuota impor daging menyalahi UU Pangan pasal 14 ayat (2), dimana impor hanya bisa dilakukan manakala produksi dalam negeri tidak mencukupi.

Ketua Komisi IV DPR M Romahurmuziy mengatakan, Direktorat Jenderal Pertenakan Kementerian Pertanian (Ditjennak Kementan) sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam manajemen stok pangan subsektor ternak, sudah berkali-kali meyakinkan pasca koordinasi dengan seluruh asosiasi peternak, bahwa stok itu ada. Dan stok ini akan digunakan utk menormalisasi harga.

Harga-harga mulai kemarin terpantau sudah berangsur normal. Komisi IV DPR, kata Romy sapaan akrab Romahurmuzy, juga sudah menemukan adanya bukti-bukti rekayasa kenaikan harga dan kelangkaan daging sapi ini sebagai gerakan sepihak untuk menopang tuntutan adanya kenaikan kuota impor daging.

"Tapi ini Kementerian Perdagangan (Kemendag) sebagai institusi yang bukan tupoksinya mengurus stok ternak justru menyuarakan perlunya kenaikan kuota impor. Ada apa ini?" tanya Romy dalam rilis yang diterima Sindonews di Jakarta, Senin (26/11/2012).

Tahun 2010 yang lalu, lanjut Romy, peternak kita mendapati harga sapi hidup yang demikian rendah, pada kisaran Rp 20rb/kg, sehingga mereka merugi, dan tidak ada orang mau beternak sapi untuk pendapatannya. Sekarang ketika harga sapi bakalan hidup sedikit naik di atas harga ideal Rp 30-32 rb/kg, pemerintah melalui kemendag justru menghancurkan kuncup harapan yang baru mekar.

"Rencana kenaikan kuota impor inilah yang ditunggu-tunggu sebagai solusi oleh siapapun perekayasa kenaikan harga dan kelangkaan daging sapi ini," lanjutnya.

Barangkali, Romy menduga, lobi mereka memang lebih kuat, dan para peternak kecil kita tidak mampu melobi. Makanya dalam kondisi ini, para peternak selalu dalam posisi dikalahkan. Untuk itu, Komisi IV sekali lagi mengingatkan pemerintah, untuk berdisiplin dengan rencana aksi menopang swasembada daging sapi 2014.

"Jangan institusi-institusi pemerintah sendiri satu sama lain menghancurkan rencana strategisnya sendiri," tegas Sekretaris Jenderal DPP PPP ini.

Romy menekankan, jangan sakiti hati peternak kecil, jangankan dilaksanakan, baru disuarakan saja rencana kenaikan kuota impor daging sudah akan memukul harga.

"Mau berapa kali lagi pemerintah belajar, utk menghindarkan peternak kecil kita dari anasir neolibaralis?," tegas wakil Dapil Jateng VII ini menutup keterangannya.
(gpr)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Berita Terkait
Tak Perlu Khawatir Bakal...
Tak Perlu Khawatir Bakal Langka, Berikut 5 Olahan Daging Sapi yang Bisa Disimpan Lama
Siap-siap! RI Akan Impor...
Siap-siap! RI Akan Impor Daging Sapi dari Meksiko
Stok Daging Surplus,...
Stok Daging Surplus, Kementan: Mestinya Harga Tidak Naik
Pedagang Daging Masih...
Pedagang Daging Masih Ada yang Mogok, Jappdi Ungkap Alasannya
Pedagang Daging Pilih...
Pedagang Daging Pilih Mogok Jualan
5 Ide Olahan Daging...
5 Ide Olahan Daging Sapi Kurban yang Mudah Dibuat di Rumah, Praktis dan Lezat
Berita Terkini
Soal Peluang Harga Pertamax...
Soal Peluang Harga Pertamax Turun, Ditjen Migas: Belum Ada Pembahasan
17 menit yang lalu
Prediksi Ngeri Goldman...
Prediksi Ngeri Goldman Sachs: Harga Minyak Brent Bakal Meroket ke USD120 per Barel
46 menit yang lalu
IHSG Hari Ini Ditutup...
IHSG Hari Ini Ditutup Naik 1,74% ke Level 6.340
1 jam yang lalu
Bawa Semangat Slow Fashion,...
Bawa Semangat Slow Fashion, 7 UMKM Jogja Siap Menembus Pasar Lebih Luas di INACRAFT 2026
1 jam yang lalu
Bahlil Ramal 10 Tahun...
Bahlil Ramal 10 Tahun Lagi Kendaraan Listrik Bakal Digantikan Hidrogen
1 jam yang lalu
Purbaya Siap Terbitkan...
Purbaya Siap Terbitkan Panda Bond 23 Juli 2026, Bidik Dana dari China Rp18 Triliun
2 jam yang lalu
Infografis
SPMB DKI Jakarta 2026...
SPMB DKI Jakarta 2026 Sediakan 245.980 Kuota, Termasuk Sekolah Swasta Gratis
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved