Masalah subsidi BBM buat fiskal negara tak optimal
Rabu, 28 November 2012 - 11:39 WIB
Masalah subsidi BBM buat fiskal negara tak optimal
A
A
A
Sindonews.com - Gubernur Bank Indonesia (BI), Darmin Nasution menilai, defisit transaksi berjalan yang terjadi karena pemerintah yang selalu terlambat dalam menyelesaikan permasalahan subsidi bahan bakar minyak (BBM).
"Ketika kita sudah terlambat adjustment BBM bersubsidi, kebijakan yang dikeluarkan berdampak kemana-mana," ujarnya di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Rabu (28/11/2012).
Menurutnya, penyesuaian harga BBM bersubsidi bukan hanya menyangkut defisit transaksi berjalan, namun saat ini penggunaanya juga sudah berlebihan. Hal tesebut membuat fiskal pemerintah tidak optimal.
Selain itu, konsumsi yang berlebihan tersebut, lanjut Darmin, hanya dinikmati oleh kalangan menengah ke atas. Artinya, sasaran subsidi untuk masyarakat tidak mampu gagal tercapai.
"Itu mengurangi pendapatan karena mereka yang memakai BBM itu kelas menengah ke atas," tandasnya.
Dia menegaskan, hal ini nantinya akan berdampak pada melemahnya ketahanan ekonomi yang saat ini sedang dibanggakan dunia.
Sementara itu, terkait pengaturan BBM bersubsidi, Kementerian ESDM berencana berencana akan membagi 1.600 stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di seluruh Indonesia dalam 3 kategori. Setiap kategori akan diberikan jatah pasokan BBM subsidi yang berbeda. Hal ini dilakukan agar penggunaan BBM bersubsidi tepat sasaran.
"Teman-teman Pertamina dan BPH yang akan memilih, dari 1.600 SPBU di Indonesia saat ini, mana saja yang bisa dilakukan dengan versi A, dengan versi B, mana versi C," terang Wakil Menteri ESDM Rudi Rubiandini kepada wartawan di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (27/11/2012) malam.
Rudi menjelaskan, SPBU kategori A yang berlokasi di tempat yang dihuni kalangan mampu tidak akan menjual premium. Kemudian, SPBU kategori B yang lokasinya banyak golongan tidak mampunya tetapi juga banyak golongan mampu akan menjual premium pada jam tertentu. Sedangkan, SPBU kategori C ialah yang menjual premium bagi golongan tidak mampu.
"Ketika kita sudah terlambat adjustment BBM bersubsidi, kebijakan yang dikeluarkan berdampak kemana-mana," ujarnya di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Rabu (28/11/2012).
Menurutnya, penyesuaian harga BBM bersubsidi bukan hanya menyangkut defisit transaksi berjalan, namun saat ini penggunaanya juga sudah berlebihan. Hal tesebut membuat fiskal pemerintah tidak optimal.
Selain itu, konsumsi yang berlebihan tersebut, lanjut Darmin, hanya dinikmati oleh kalangan menengah ke atas. Artinya, sasaran subsidi untuk masyarakat tidak mampu gagal tercapai.
"Itu mengurangi pendapatan karena mereka yang memakai BBM itu kelas menengah ke atas," tandasnya.
Dia menegaskan, hal ini nantinya akan berdampak pada melemahnya ketahanan ekonomi yang saat ini sedang dibanggakan dunia.
Sementara itu, terkait pengaturan BBM bersubsidi, Kementerian ESDM berencana berencana akan membagi 1.600 stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di seluruh Indonesia dalam 3 kategori. Setiap kategori akan diberikan jatah pasokan BBM subsidi yang berbeda. Hal ini dilakukan agar penggunaan BBM bersubsidi tepat sasaran.
"Teman-teman Pertamina dan BPH yang akan memilih, dari 1.600 SPBU di Indonesia saat ini, mana saja yang bisa dilakukan dengan versi A, dengan versi B, mana versi C," terang Wakil Menteri ESDM Rudi Rubiandini kepada wartawan di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (27/11/2012) malam.
Rudi menjelaskan, SPBU kategori A yang berlokasi di tempat yang dihuni kalangan mampu tidak akan menjual premium. Kemudian, SPBU kategori B yang lokasinya banyak golongan tidak mampunya tetapi juga banyak golongan mampu akan menjual premium pada jam tertentu. Sedangkan, SPBU kategori C ialah yang menjual premium bagi golongan tidak mampu.
(rna)
Lihat Juga :
