Jokowi diminta bantu pengusaha muda DKI
Selasa, 11 Desember 2012 - 17:36 WIB
Jokowi diminta bantu pengusaha muda DKI
A
A
A
Sindonews.com - Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), Andhika Anindyaguna menyatakan birokrasi di lingkungan Pemprov DKI Jakarta harus dapat mendukung tumbuhnya pengusaha muda di Jakarta. Pemudahan birokrasi itu salah satunya terkait dengan perizinan yang selama ini dinilai cukup lama.
"Apa hal-hal yang bisa mendorong supaya tumbuh dan naik kelas, yaitu birokrasi yang harus mendukung tumbuhnya pengusaha muda di Jakarta dan juga perlakuan perizinan. Tidak bisa lagi sekarang perizinan lama-lama," kata Andhika di Balaikota, Jakarta, Selasa (11/12/2012).
Lebih lanjut, Andhika juga menjelaskan saat ini, Singapura menduduki peringkat pertama dunia dalam hal kemudahan berusaha. "Kami harap di sini juga kemudahan berusaha bisa diperbaiki di zaman Jokowi ini. Ranking kita 140-an. Kita ingin meningkat sehingga Indonesia bisa masuk favorit," jelasnya.
Selain itu, pertemuan tadi juga sempat membahas mengenai Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI yang sebesar Rp2,2 juta. Diakui dengan dampak UMP juga bisa mengganggu aktivitas usaha yang ada.
"Jadi perizinan cepat, pembuatan perusahaan SIUP, TDP, domisili secara singkat jadi peluang usaha terbuka. Dan juga tadi kami sampaikan terkait dengan UMP karena teman-teman pengusaha muda ini baru mulai. Dengan dampak UMP ini juga bisa ganggu aktivitas usahanya. Kami berharap kemudahan berusaha di Jakarta diperbaiki," ungkapnya.
"Apa hal-hal yang bisa mendorong supaya tumbuh dan naik kelas, yaitu birokrasi yang harus mendukung tumbuhnya pengusaha muda di Jakarta dan juga perlakuan perizinan. Tidak bisa lagi sekarang perizinan lama-lama," kata Andhika di Balaikota, Jakarta, Selasa (11/12/2012).
Lebih lanjut, Andhika juga menjelaskan saat ini, Singapura menduduki peringkat pertama dunia dalam hal kemudahan berusaha. "Kami harap di sini juga kemudahan berusaha bisa diperbaiki di zaman Jokowi ini. Ranking kita 140-an. Kita ingin meningkat sehingga Indonesia bisa masuk favorit," jelasnya.
Selain itu, pertemuan tadi juga sempat membahas mengenai Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI yang sebesar Rp2,2 juta. Diakui dengan dampak UMP juga bisa mengganggu aktivitas usaha yang ada.
"Jadi perizinan cepat, pembuatan perusahaan SIUP, TDP, domisili secara singkat jadi peluang usaha terbuka. Dan juga tadi kami sampaikan terkait dengan UMP karena teman-teman pengusaha muda ini baru mulai. Dengan dampak UMP ini juga bisa ganggu aktivitas usahanya. Kami berharap kemudahan berusaha di Jakarta diperbaiki," ungkapnya.
(gpr)
Lihat Juga :
