Beli Inalum, Menkeu klaim pengeluaran negara cuma Rp1 T
Rabu, 12 Desember 2012 - 17:32 WIB

Beli Inalum, Menkeu klaim pengeluaran negara cuma Rp1 T
A
A
A
Sindonews.com - Pemerintah telah memastikan akan mendapatkan PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) dengan alokasi dana sebesar Rp7 triliun. Dana yang disiapkan berasal dari anggaran di APBN 2012 sebesar Rp2 triliun dan APBN 2013 sebesar Rp5 triliun.
Menteri Keuangan Agus Martowardojo menyatakan, sebenarnya negara nantinya hanya akan mengeluarkan anggaran sekitar Rp1 triliun. "Jadi nettonya untuk kita beli sekitar Rp1 triliun kita keluarkan (uangnya)," ungkap Agus di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (12/12/2012).
Hal tersebut menurutnya, di dalam tubuh Inalum sendiri masih tersedia kas yang cukup besar. "Di dalam Inalum sendiri ada uang tunai. Jadi kalau dipakai untuk beli, di dalam Inalum sendiri ada uang yang besar," ucap Agus.
Akan tetapi, sesuai dengan aturan, negara tetap harus mengeluarkan anggaran untuk pembelian sesuai dengan harga perusahaan. "Tapi kita harus beli dengan harga perusahaan," jelasnya.
Dia menambahkan, sesuai dengan permintaan Komisi XI DPR RI, Inalum nantinya akan berbentuk perusahaan BUMN. "Inalum lebih nyaman jika dibawahi Kementerian BUMN, itu berdasarkan keinginan komisi XI DPR-RI," tambah Agus.
Kepemilikan Inalum, menurut Agus sangatlah penting, pasalnya selama ini bauksit yang merupakan bahan mentah selalu diekspor. Sementara, alumina yang merupakan hilirisasi dari bauksit diekspor dari luar negeri untuk diolah menjadi alumunium. "Kasihan Indonesia, kita tak bisa lakukan karena tidak dimiliki oleh Indonesia," tutupnya.
Menteri Keuangan Agus Martowardojo menyatakan, sebenarnya negara nantinya hanya akan mengeluarkan anggaran sekitar Rp1 triliun. "Jadi nettonya untuk kita beli sekitar Rp1 triliun kita keluarkan (uangnya)," ungkap Agus di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (12/12/2012).
Hal tersebut menurutnya, di dalam tubuh Inalum sendiri masih tersedia kas yang cukup besar. "Di dalam Inalum sendiri ada uang tunai. Jadi kalau dipakai untuk beli, di dalam Inalum sendiri ada uang yang besar," ucap Agus.
Akan tetapi, sesuai dengan aturan, negara tetap harus mengeluarkan anggaran untuk pembelian sesuai dengan harga perusahaan. "Tapi kita harus beli dengan harga perusahaan," jelasnya.
Dia menambahkan, sesuai dengan permintaan Komisi XI DPR RI, Inalum nantinya akan berbentuk perusahaan BUMN. "Inalum lebih nyaman jika dibawahi Kementerian BUMN, itu berdasarkan keinginan komisi XI DPR-RI," tambah Agus.
Kepemilikan Inalum, menurut Agus sangatlah penting, pasalnya selama ini bauksit yang merupakan bahan mentah selalu diekspor. Sementara, alumina yang merupakan hilirisasi dari bauksit diekspor dari luar negeri untuk diolah menjadi alumunium. "Kasihan Indonesia, kita tak bisa lakukan karena tidak dimiliki oleh Indonesia," tutupnya.
(gpr)