Gula kelapa jadi produk unggulan Kulonprogo
Rabu, 16 Januari 2013 - 13:21 WIB
Gula kelapa jadi produk unggulan Kulonprogo
A
A
A
Sindonews.com - Pemerintah Kabupaten (pemkab) Kulonprogo akan mengembangkan produk kelapa dan industri turunannya sebagai produk unggulan. Salah satunya pengembangan gula semut dan gula kelapa yang telah masuk ke pasar ekspor.
Menurut Bupati Kulonprogo, Hasto wardoyo, saat ini para pelaku usaha mulai dari petani, pedagang hingga eksportir sedang membentuk Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) gula Kelapa Kulonprogo.
Sertifikasi Indikasi geografis (IG) sangat penting sebagai tanda asal tempat barang. Ini akan melindungi produsen dan konsumen terhadap produk yang beredar di pasaran. “Sertifikat IG ini akan memperkuat gula semut sebagai produk unggulan Kulonprogo,” katanya, Rabu (16/1/2013).
Pembentukan MPIG ini, lanjut Hasto, saat ini baru di Kecamatan Kokap dan Girimulyo. Tidak tertutup kemungkinan akan berkembang di wilayah lain. Keberadaan sertifikat IG tersebut akan mensejahterakan penderes. Sebab, dari 6.000 penderes yang ada, 90 persen diantaranya merupakan petani miskin.
Diharapkan adanya sertifikat ini akan mampu memberikan perlindungan dan nilai lebih bagi petani. “Adanya asosiasi dan koperasi harus dimanfaatkan agar penderes tidak terjerat system ijon,” ujar Hasto.
Menurut Bupati Kulonprogo, Hasto wardoyo, saat ini para pelaku usaha mulai dari petani, pedagang hingga eksportir sedang membentuk Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) gula Kelapa Kulonprogo.
Sertifikasi Indikasi geografis (IG) sangat penting sebagai tanda asal tempat barang. Ini akan melindungi produsen dan konsumen terhadap produk yang beredar di pasaran. “Sertifikat IG ini akan memperkuat gula semut sebagai produk unggulan Kulonprogo,” katanya, Rabu (16/1/2013).
Pembentukan MPIG ini, lanjut Hasto, saat ini baru di Kecamatan Kokap dan Girimulyo. Tidak tertutup kemungkinan akan berkembang di wilayah lain. Keberadaan sertifikat IG tersebut akan mensejahterakan penderes. Sebab, dari 6.000 penderes yang ada, 90 persen diantaranya merupakan petani miskin.
Diharapkan adanya sertifikat ini akan mampu memberikan perlindungan dan nilai lebih bagi petani. “Adanya asosiasi dan koperasi harus dimanfaatkan agar penderes tidak terjerat system ijon,” ujar Hasto.
(izz)
