BPH Migas kesulitan awasi kuota BBM subsidi

Sindonews.com - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengaku kesulitan melakukan pengawasan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi di sejumlah daerah akibat minimnya data yang dimiliki pemerintah daerah (Pemda).

"Mereka kurang data, jadi mau lihat pergerakan konsumsinya juga sulit. Kami sendiri juga mengalami kesulitan saat minta data-data mengenai besaran pemakaian atas kuota yang kami salurkan," kata Kepala BPH Migas, Andy N Sommeng usai Sosialisasi Permen No 1/2013 di Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (22/1/2013).

Menurut dia, pihaknya akan bersinergi dengan Biro Pusat Statistik (BPS) di setiap daerah untuk bersama-sama mengawasi jumlah pemakaian dan pergerakan BBM subsidi.

"Kami akan kerja sama dengan biro pusat statistik di daerah untuk sama-sama melihat pergerakan konsumsi BBM subsidi. Selain itu, kami akan targetkan upaya indikator peningkatan konsumsi seperti tingginya permintaan kendaraan bermotor dan sebagainya," ujar Andy.

Sebagai catatan, BPH Migas menargetkan penghematan BBM subsidi pada 2013 hingga 2,5 juta kiloliter. Usaha penghematan ini akan dilakukan melalui berbagai program seperti penggunaan sistem IT, pelarangan kendaraan dinas menggunakan premium, pemberantasan penyelundupan, dan sebagainya.

"Tahun lalu, (penghematan) bisa mencapai satu juta (KL) lebih, tahun ini kita targetkan bisa mencapai 2,3-2,5 (juta KL)," kata Andy.