Pegadaian dan Pos batal IPO, politis atau bisnis?

Sindonews.com - Tidak direstuinya dua Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yakni PT Pos dan PT Pegadaian untuk melakukan pencatatan saham perdana (initial public offering/IPO) tahun ini menimbulkan pertanyaan pengamat BUMN sekaligus mantan Sekretaris Menteri BUMN, Said Didu.

Sekretaris Menteri BUMN periode 2005-2010 ini mempertanyakan alasan pemerintah membatalkan IPO BUMN jasa gadai dan perposan tersebut. "Saya masih belum tahu, apakah ini (membatalkan IPO Pegadaian dan Pos Indonesia), pertimbangannya murni bisnis atau ada muatan politis?" terang Said saat dihubungi, Jumat (25/1/2013).

Pasalnya, kata dia, tahun ini merupakan tahun politik. Dimana persiapan memperebutkan kursi RI I yang akan diselenggarakan tahun 2014 mendatang, berpotensi menimbulkan pengaruh dalam sejumlah keputusan yang diambil pemerintah. "Karena tahun ini kan tahun politik," tegas dia.

Sementara itu, Said menegaskan, bahwasanya yang terjadi bukanlah gagal IPO, melainkan pemerintah memang tidak berencana menjadikan dua perusahaan pelat merah tersebut sebagai perusahaan publik.

"Kemarin itu bukan gagal IPO, tetapi memang pemerintah tidak mengusulkan adanya privatisasi BUMN (Pos dan Pegadaian) di tahun ini," tutur dia.

Seperti diketahui, Menteri BUMN Dahlan Iskan sebelumnya menyatakan, PT Pegadaian dan Pos Indonesia belum akan IPO pada tahun ini lantaran tidak mendapat restu dari Komite Privatisasi. Alasannya, PT Pos Indonesia terganjal masalah revaluasi, sedangkan Pegadaian dikhawatirkan menjadi perusahaan yang berorientasi laba.

Padahal sebelumnya, Kementerian BUMN menargetkan bisa mencatatkan tiga perusahaan BUMN di lantai Bursa pada 2013. Ditolaknya dua BUMN tersebut, menyebabkan hanya akan ada satu BUMN yang kemungkinan akan IPO tahun ini. BUMN tersebut adalah Semen Baturaja yang merupakan carry over dari tahun lalu.