IMI tolak rencana KADIN impor kapal China
Senin, 28 Januari 2013 - 20:59 WIB
IMI tolak rencana KADIN impor kapal China
A
A
A
Sindonews.com - Rencana pengusaha Kamar Dagang dan Industri (KADIN) mengimpor sebanyak 2.500 kapal laut dari China dengan anggaran Rp15 triliun, mendapat penolakan. Salah satunya dari Indonesia Maritime Institute (IMI).
Lembaga yang konsen di bidang pembangunan maritim ini menilai, seharusnya untuk memenuhi kebutuhan kapal dalam negeri, pemerintah dan swasta membangun kekuatan industri maritim dengan mengembangkan galangan kapal domestik.
“Nenek moyang kita sejak dulu sudah dikenal memiliki kemampuan membuat kapal. Saat ini para insinyur kita banyak yang hebat. Namun, di antara mereka memilih bekerja di luar negeri karena industri kapal di Indonesia tidak mendapatkan support," ujar Direktur Eksekutif IMI, Y Paonganan dalam keterangan tertulisnya kepada Sindonews, Senin (28/1/2013).
Pria yang akrab disapa Ongen ini mendesak Kementerian Perhubungan tidak memberikan lisensi terhadap kapal-kapal impor tersebut.
“Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perhubungan harus menolak rencana itu. Sebaliknya, Menteri Perindustrian harus mendorong pengembangan industri maritim dalam negeri, seperti menghidupkan kembali galangan kapal,” tegas Ongen.
Lembaga yang konsen di bidang pembangunan maritim ini menilai, seharusnya untuk memenuhi kebutuhan kapal dalam negeri, pemerintah dan swasta membangun kekuatan industri maritim dengan mengembangkan galangan kapal domestik.
“Nenek moyang kita sejak dulu sudah dikenal memiliki kemampuan membuat kapal. Saat ini para insinyur kita banyak yang hebat. Namun, di antara mereka memilih bekerja di luar negeri karena industri kapal di Indonesia tidak mendapatkan support," ujar Direktur Eksekutif IMI, Y Paonganan dalam keterangan tertulisnya kepada Sindonews, Senin (28/1/2013).
Pria yang akrab disapa Ongen ini mendesak Kementerian Perhubungan tidak memberikan lisensi terhadap kapal-kapal impor tersebut.
“Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perhubungan harus menolak rencana itu. Sebaliknya, Menteri Perindustrian harus mendorong pengembangan industri maritim dalam negeri, seperti menghidupkan kembali galangan kapal,” tegas Ongen.
(dmd)
Lihat Juga :
