Gagal go public, bisnis Pos Indonesia terganggu
Sabtu, 16 Februari 2013 - 17:27 WIB
Gagal go public, bisnis Pos Indonesia terganggu
A
A
A
Sindonew.com - Koordinator BUMN Care, Budi Purnomo Karjodihardjo menuturkan, ditundanya rencana go public yang akan dilakukan PT Pos Indonesia tahun ini, menyebabkan percepatan bisnis perseroan terganggu.
"Dalam pandangan saya, mestinya Pos go public agar bisa leluasa melakukan ekspansi bisnis. Sehingga aset dan jaringan yang dimilikinya bisa lebih optimal," katanya kepada Sindonews, Sabtu (16/2/2013).
Menurut Budi, dengan tidak disetujuinya rencana tersebut oleh komite privatisasi, dia menyarankan manajemen harus mencari strategi lain untuk mengoptimalkan aset dan jaringan yang ada.
"Misalnya program kerja sama utk e-commerce jalan terus, perbanyak kerja sama dengan perbankan untuk transaksi keuangan sampai di kampung-kampung. Di mana bank tidak punya cabang," ujarnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Menteri BUMN, Dahlan Iskan menyatakan, PT Pos Indonesia belum akan melakukan penawaran saham perdana (Initial Public Offering/IPO) tahun ini. Karena tidak mendapat persetujuan pemerintah dalam Rapat Koordinasi Kementerian Perekonomian.
"Karena yang diajukan tadi belum disetujui, ya kita cari lagi. Pos dan Pegadaian belum akan IPO tahun ini," kata Dahlan usai Rakor di Kemenko Perekonomian, Jakarta, beberapa waktu lalu.
Dahlan mengungkapkan, PT Pos Indonesia tidak bisa IPO karena terganjal masalah revaluasi. Keuangan PT Pos Indonesia belum memungkinkan untuk melakukan hal tersebut.
"Dalam pandangan saya, mestinya Pos go public agar bisa leluasa melakukan ekspansi bisnis. Sehingga aset dan jaringan yang dimilikinya bisa lebih optimal," katanya kepada Sindonews, Sabtu (16/2/2013).
Menurut Budi, dengan tidak disetujuinya rencana tersebut oleh komite privatisasi, dia menyarankan manajemen harus mencari strategi lain untuk mengoptimalkan aset dan jaringan yang ada.
"Misalnya program kerja sama utk e-commerce jalan terus, perbanyak kerja sama dengan perbankan untuk transaksi keuangan sampai di kampung-kampung. Di mana bank tidak punya cabang," ujarnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Menteri BUMN, Dahlan Iskan menyatakan, PT Pos Indonesia belum akan melakukan penawaran saham perdana (Initial Public Offering/IPO) tahun ini. Karena tidak mendapat persetujuan pemerintah dalam Rapat Koordinasi Kementerian Perekonomian.
"Karena yang diajukan tadi belum disetujui, ya kita cari lagi. Pos dan Pegadaian belum akan IPO tahun ini," kata Dahlan usai Rakor di Kemenko Perekonomian, Jakarta, beberapa waktu lalu.
Dahlan mengungkapkan, PT Pos Indonesia tidak bisa IPO karena terganjal masalah revaluasi. Keuangan PT Pos Indonesia belum memungkinkan untuk melakukan hal tersebut.
(izz)
