Apindo: Pembatasan waralaba restoran membantu UKM

Sindonews.com - Asosiasi Pengusaha Indonesia menilai, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 7 Tahun 2013 (Permendag No.7/2013) tentang pembatasan waralaba restoran merupakan kebijakan yang positif untuk meningkatkan peran serta Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam usaha waralaba restoran.

"Permendag No.7/2013 akan lebih meningkatkan peran pelaku UKM dalam memanfaatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang positif," ujar Sekretaris Jenderal Apindo Franky Sibarani dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (17/2/2013).

Menurutnya, ketentuan yang mewajibkan pemilik waralaba restoran menggandeng pengusaha lokal berskala kecil dan menengah untuk pembukaan gerai waralaba restoran di atas 250 gerai membantu UKM yang ingin memasuki bisnis restoran.

Pasalnya, pengusaha berskala kecil dan menengah menjadi tidak perlu memiliki modal yang amat besar untuk dapat memiliki gerai waralaba restoran. Pemerataan ekonomi pun terjadi berkat ketentuan ini.

"UKM dan pengusaha muda yang memiliki modal terbatas atau menengah dapat masuk ke bisnis makanan minuman, restoran atau cafe dengan sistem waralaba," tukas Franky.

Bertentangan dengan Apindo, Ketua Dewan Penasehat Perhimpunan Waralaba dan Lisensi Indonesia (WALI) Amir Karamoy menilai waralaba restoran asing relatif diuntungkan oleh aturan ini. Dari data WALI, baik gerai KFC ataupun McD baru di kisaran 200-an di seluruh Indonesia, belum sampai batas 250 unit. "Jadi semakin tidak jelas aturan ini menyasar siapa," tuturnya beberapa waktu lalu.

Dalam aturan itu, khususnya pasal 4, disebutkan bahwa gerai yang boleh dimiliki dan dikelola sendiri maksimal 250 unit. Bila sudah melebihi jumlah tersebut, investor waralaba restoran wajib mewaralabakan gerai berikutnya ke pihak ketiga.

Namun, pemilik lisensi waralaba restoran mendapat kemudahan dengan tidak perlu sepenuhnya melepas kepemilikan anak usahanya ke pengusaha lain. Pada Pasal 5 beleid ini, pemilik waralaba bisa memilih opsi pola penyertaan modal, menggandeng pengusaha lokal di lokasi gerai itu berdiri.

Bila nilai investasi sebuah gerai kurang dari atau setara Rp10 miliar, maka penyertaan modal dari pihak lain paling sedikit 40 persen. Sementara jika nilai investasinya lebih dari Rp10 miliar, maka penyertaan modal dari pihak lain minimal 30 persen. Selebihnya manajemen tetap dikontrol pemilik lisensi waralaba.