Subsidi BBM 2013 tidak tepat sasaran
Sabtu, 23 Februari 2013 - 15:08 WIB
Subsidi BBM 2013 tidak tepat sasaran
A
A
A
Sindonews.com - Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang digelontorkan pemerintah sebesar Rp193,8 triliun pada 2013 dipastikan tidak akan tepat sasaran.
Subsidi yang dimaksudkan untuk dimanfaatkan kendaraan umum, kendaraan bermotor, dan nelayan tersebut nantinya lebih banyak dimanfaatkan kelompak keluarga mampu yang memiliki kendaraan mewah.
"Karena itu, kami mengusulkan pemerintah untuk segera menaikkan harga BBM secara bertahap, pemasangan single identity number (SIN) lewat E-KTP dalam pemasaran BBM, mempercepat konversi BBM ke BBG, dan meningkatkan sumber produksi minyak dan gas," ujar Peneliti Kebijakan Subsidi BBM Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM, Rimawan Pradiptyo, Sabtu (23/2/2013).
Dalam diskusi mengenai 'Kebijakan Subsidi BBM dan Perekonomian Nasional' di gedung Tower Pertamina FEB UGM ini, Rimawan mengatakan, pola konsumsi BBM bersubsidi di Indonesia adalah compensated consumption.
Fenomena ini ibarat orang tua yang memberikan credit card kepada anaknya yang masih ABG (anak baru gede) dan dibebaskan membeli barang apapun di sebuah mall mewah. Kemudian, orang tua akan membayar berapapun konsumsi yang dilakukan si anak.
"Namun demikian, menurunkan alokasi subsidi BBM dengan meminimalkan dampak negatif kebijakan tersebut ke pendapatan rumah tangga miskin justru lebih sulit untuk dicapai di Indonesia. Hal ini mengingat tidak adanya SIN dalam pemasaran BBM. Sehingga tidak ada price discrimination antara BBM bersubsidi dan non subsidi," jelasnya.
Masalah BBM, lanjut dia, rakyat Indonesia bukan dihadapkan pada pilihan antara enak dan tidak enak, namun dihadapkan pada pilihan tidak enak dan lebih tidak enak lagi.
Subsidi yang dimaksudkan untuk dimanfaatkan kendaraan umum, kendaraan bermotor, dan nelayan tersebut nantinya lebih banyak dimanfaatkan kelompak keluarga mampu yang memiliki kendaraan mewah.
"Karena itu, kami mengusulkan pemerintah untuk segera menaikkan harga BBM secara bertahap, pemasangan single identity number (SIN) lewat E-KTP dalam pemasaran BBM, mempercepat konversi BBM ke BBG, dan meningkatkan sumber produksi minyak dan gas," ujar Peneliti Kebijakan Subsidi BBM Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM, Rimawan Pradiptyo, Sabtu (23/2/2013).
Dalam diskusi mengenai 'Kebijakan Subsidi BBM dan Perekonomian Nasional' di gedung Tower Pertamina FEB UGM ini, Rimawan mengatakan, pola konsumsi BBM bersubsidi di Indonesia adalah compensated consumption.
Fenomena ini ibarat orang tua yang memberikan credit card kepada anaknya yang masih ABG (anak baru gede) dan dibebaskan membeli barang apapun di sebuah mall mewah. Kemudian, orang tua akan membayar berapapun konsumsi yang dilakukan si anak.
"Namun demikian, menurunkan alokasi subsidi BBM dengan meminimalkan dampak negatif kebijakan tersebut ke pendapatan rumah tangga miskin justru lebih sulit untuk dicapai di Indonesia. Hal ini mengingat tidak adanya SIN dalam pemasaran BBM. Sehingga tidak ada price discrimination antara BBM bersubsidi dan non subsidi," jelasnya.
Masalah BBM, lanjut dia, rakyat Indonesia bukan dihadapkan pada pilihan antara enak dan tidak enak, namun dihadapkan pada pilihan tidak enak dan lebih tidak enak lagi.
(izz)
Lihat Juga :
