Dirut Pelindo II: Keterlibatan tokoh independen diperlukan
Dirut Pelindo II: Keterlibatan tokoh independen diperlukan
A
A
A
Sindonews.com - Direktur Utama (Dirut) PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo II, RJ Lino mengatakan, kehadiran Komite Pengawas untuk memantau pembangunan Terminal Kalibaru sangat diperlukan.
Pasalnya, selain membutuhkan dana sangat besar, proyek ini akan menjadi proyek pelabuhan terbesar di Indonesia dengan tingkat produktivitas setara pelabuhan terbaik lainnya di dunia.
"Jadi, kami memerlukan keterlibatan tokoh-tokoh independen dan kredibel untuk memastikan prosesnya tidak menyimpang dan sesuai dengan good corporate governance," kata Lino dalam siaran persnya di Jakarta, Rabu (6/3/2013).
Pembangunan tahap pertama Terminal Kalibaru sudah dimulai sejak terbitnya Izin Lingkungan pada Desember 2012 dan ditargetkan mulai beroperasi 2014. Sementara, terminal tahap kedua direncanakan akan beroperasi pada 2021.
Selain pembangunan terminal, Komite Pengawas juga akan memantau pelaksanaan seleksi mitra kerja sama pengoperasian terminal Kalibaru. Pengawasan juga dilakukan terhadap negosiasi perpanjangan konsesi PT Jakarta International Container Terminal (JICT) untuk pemeliharaan dan pengoperasian peti kemas di terminal Tanjung Priok.
PT JICT merupakan perusahaan kerja sama antara IPC dan Hutchison Ports Indonesia. PT JICT memegang konsesi pengelolaan terminal Tanjung Priok selama 20 tahun sejak 1999. Konsesi yang berakhir 2019 rencananya akan diperpanjang kembali.
Sebagai informasi, sejumlah tokoh independen dilibatkan dalam proses pengawasan megaproyek Terminal Kalibaru, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta senilai Rp24 triliun yang dibangun PT Pelindo II. Mereka tergabung dalam Oversight Committee (Komite Pengawas) yang dibentuk pada 1 Februari 2013.
Komite Pengawas akan bertugas selama 24 bulan. Dalam melaksanakan tugasnya, komite pengawas bisa meminta keterangan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pembangunan terminal Kalibaru pemilihan mitra kerja sama dan perpanjangan konsesi PT JICT. Komite pengawas juga diberikan wewenang melakukan studi kebijakan yang diambil manajemen Pelindo II untuk memastikan tidak ada peraturan yang dilanggar dan sesuai prinsip good corporate governance.
Pasalnya, selain membutuhkan dana sangat besar, proyek ini akan menjadi proyek pelabuhan terbesar di Indonesia dengan tingkat produktivitas setara pelabuhan terbaik lainnya di dunia.
"Jadi, kami memerlukan keterlibatan tokoh-tokoh independen dan kredibel untuk memastikan prosesnya tidak menyimpang dan sesuai dengan good corporate governance," kata Lino dalam siaran persnya di Jakarta, Rabu (6/3/2013).
Pembangunan tahap pertama Terminal Kalibaru sudah dimulai sejak terbitnya Izin Lingkungan pada Desember 2012 dan ditargetkan mulai beroperasi 2014. Sementara, terminal tahap kedua direncanakan akan beroperasi pada 2021.
Selain pembangunan terminal, Komite Pengawas juga akan memantau pelaksanaan seleksi mitra kerja sama pengoperasian terminal Kalibaru. Pengawasan juga dilakukan terhadap negosiasi perpanjangan konsesi PT Jakarta International Container Terminal (JICT) untuk pemeliharaan dan pengoperasian peti kemas di terminal Tanjung Priok.
PT JICT merupakan perusahaan kerja sama antara IPC dan Hutchison Ports Indonesia. PT JICT memegang konsesi pengelolaan terminal Tanjung Priok selama 20 tahun sejak 1999. Konsesi yang berakhir 2019 rencananya akan diperpanjang kembali.
Sebagai informasi, sejumlah tokoh independen dilibatkan dalam proses pengawasan megaproyek Terminal Kalibaru, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta senilai Rp24 triliun yang dibangun PT Pelindo II. Mereka tergabung dalam Oversight Committee (Komite Pengawas) yang dibentuk pada 1 Februari 2013.
Komite Pengawas akan bertugas selama 24 bulan. Dalam melaksanakan tugasnya, komite pengawas bisa meminta keterangan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pembangunan terminal Kalibaru pemilihan mitra kerja sama dan perpanjangan konsesi PT JICT. Komite pengawas juga diberikan wewenang melakukan studi kebijakan yang diambil manajemen Pelindo II untuk memastikan tidak ada peraturan yang dilanggar dan sesuai prinsip good corporate governance.
(izz)
Explore More