Jabar minta tambahan kuota bawang impor 30%

Sindonews.com - Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jawa Barat (Jabar), Ferry Sofwan Arif mengakui, tingginya harga bawang putih dan bawang merah berdampak terhadap industri makanan di Jabar.

Menurut dia, mahalnya harga bawang putih dan bawang merah berpengaruh besar terhadap industri kecil, sedang, dan menengah. Apalagi, Jabar merupakan sentra industri makanan. Usaha kecil yang terkena dampak kenaikan harga bawang, misalnya pedagang nasi goreng, martabak telur, dan lainnya.

Diakui Ferry, kenaikan harga bawang sangat memberatkan pelaku usaha. Karena, dua komoditi tersebut juga menjadi kebutuhan pokok industri makanan, seperti restoran, hotel, katering, kafe, dan lainnya. Begitu juga dengan kalangan rumah tangga. Bawang merah dan bawang putih menjadi unsur pokok dalam mengolah makanan sehari-hari.

"Industri pengolahan juga terkena dampak mahalnya harga bawang merah dan bawang putih. Industri pengolahan semisal saus, juga memerlukan bawang putih," ujarnya.

Dia berharap, mahalnya harga bawang dapat segera teratasi, sehingga industri olahan penganan di Jabar bisa kembali menggeliat. Pihaknya juga berharap, turunnya surat persetujuan impor (SPI) bawang putih dapat menyelesaikan kekurangan pasokan komoditas tersebut di Jabar.

Seperti diketahui, Kementerian Pertanian (Kementan) merekomendasikan impor bawang putih sebanyak 160 ribu ton. Rekomendasi tersebut melihat tingginya permintaan bawang putih di dalam negeri. Namun, Kemendag hanya menyetujui impor bawang putih sebanyak 29.136 ton, atau hanya dipenuhi 18,21 persen dari rekomendasi Kementan.

Apabila impor bawang putih terdistribusikan, dia berharap, Jabar menjadi salah satu daerah yang mendapat pasokan. Setidaknya impor dapat menjadi pengendali terjadinya gejolak harga. Sejauh ini, Jabar mengajukan permintaan kepada Kementerian Perdagangan berupa alokasi impor sebanyak 30 persen.

"Kami berharap, Jabar mendapat alokasi 30 persen dari impor. Itu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan dunia usaha, termasuk industri pengolahan," imbuh Ferry seraya mengatakan, alokasi sebesar 30 persen tersebut, sebanyak 20 persen untuk kebutuhan rumah tangga dan sisanya, untuk kebutuhan dunia usaha dan industri pengolahan.