Ada kartel bawang, GMN desak Mentan mundur

Senin, 18 Maret 2013 - 11:53 WIB
Ada kartel bawang, GMN...
Ada kartel bawang, GMN desak Mentan mundur
A A A
Sindonews.com - Garda Muda Nasional (GMN) Bandung menduga adanya praktik kartel (monopoli barang dan harga) yang membuat meroketnya harga berbagai kebutuhan pokok masyarakat (Kepokmas), khususnya bawang merah dan bawang putih.

Keberadaan kartel ini sangat membahayakan nasib para petani. Karena itu, GMN Kota Bandung menuntut pemerintah membentuk Undang-undang Perdagangan Kartel. Tuntutan ini disampaikan puluhan aktivis dalam unjuk rasa di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Bandung, Senin (18/3/2013).

Ketua badan aksi GMN, Rohimat Joker menjelaskan, kartel adalah gabungan dari para pengusaha yang bertujuan meraih keuntungan besar dengan cara praktek kartel. Akibatnya, harga kepokmas meroket secara tiba-tiba seperti yang terjadi pada komoditas bawang merah dan putih.

"Kami menduga adanya permainan kartel. Buktinya, kenaikan harga pangan terus melaju tak terkendali. Ini mengakibatkan nasib para petani dan pedagang modal kecil terpuruk," kata Rohimat.

Menurutnya, belakangan ini harga bawang putih berada pada kisaran Rp100 ribu hingga Rp140 ribu per kilogram (kg). Padahal, harga normalnya mencapai kisaran Rp10 ribu per kg. Sedangkan bawang merah sudah ada pada kisaran Rp80 ribu hingga Rp100 ribu per kg.

Bukti adanya kartel, GMN mencatat dari Rekomendasi Impor Produk Holtikurtura (RIPH), sebanyak 50 persen kuota impor bawang putih dikuasi kartel alias asosiasi yang terdiri dari 21 perusahaan dari 131 perusahaan yang mendapatkan izin RIPH.

Dalam tuntutannya, aktivis menuntut stabilitas kepokmas, tangkap para koruptor perdagangan impor, bentuk undang-undang anti kartel, tingkatkan subsidi pertanian agar para petani Indonesia dapat hidup layak, serta mendesak Menteri Pertanian (Mentan), Suswono turun dari jabatannya.
(izz)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Berita Terkait
Ombudsman Sebut Penahanan...
Ombudsman Sebut Penahanan 1,4 Juta Kg Produk Impor Hortikultura Tidak Tepat
Gara-gara Sengkarut...
Gara-gara Sengkarut Aturan, 1,4 Juta Kg Produk Impor Hortikultura Terancam Busuk
Go Global untuk Pertanian...
Go Global untuk Pertanian Indonesia, Incar 5% Pasar Dunia Tanaman Hias
Antisipasi Pasca Pandemi,...
Antisipasi Pasca Pandemi, Kementan Siapkan SDM Pertanian Bertarung di Dunia Usaha
EWINDO Pacu Inovasi...
EWINDO Pacu Inovasi Benih Sayuran untuk Ketahanan Pangan
Hebat, Anak Bangsa Ciptakan...
Hebat, Anak Bangsa Ciptakan Aquagriculture, Pertanian Berbasis Aquaculture
Berita Terkini
Relevansi Jadi Kunci...
Relevansi Jadi Kunci Utama Membangun Kekuatan Merek di Era Digital
57 menit yang lalu
Eropa Mulai Terbelah,...
Eropa Mulai Terbelah, Enam Negara Tolak Sanksi Baru terhadap Rusia
1 jam yang lalu
GAPKI Tegaskan Industri...
GAPKI Tegaskan Industri Sawit RI Terapkan Standar Keselamatan Kerja Berkelanjutan
1 jam yang lalu
Arus Kas ETF Bitcoin...
Arus Kas ETF Bitcoin Tembus Rp1,36 Triliun di Pertengahan Juli 2026
2 jam yang lalu
Airlangga Bocorkan Lahan...
Airlangga Bocorkan Lahan BUMN di Bali Jadi Opsi Calon Lokasi PFII
2 jam yang lalu
Soal Pindar, KPPU Didorong...
Soal Pindar, KPPU Didorong Utamakan Tindakan Pencegahan
3 jam yang lalu
Infografis
Kapuspen TNI Tegaskan...
Kapuspen TNI Tegaskan Tak Ada Personel Datangi Polda Metro Jaya
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved