23 desa di Mamuju capai target PBB 100%
Rabu, 10 April 2013 - 21:49 WIB
23 desa di Mamuju capai target PBB 100%
A
A
A
Sindonews.com - Sebanyak 23 desa di Mamuju, Sulawesi Barat mencapai target Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar 100 persen. Artinya, PAD daerah ini pada tri wulan pertama tahun 2013 dipastikan meningkat bila dibandingkan dengan capaian pada periode yang sama tahun 2012.
Ke 23 desa itu adalah Desa Sumare, Saletto, Bela, Rantedoda, Kopeang, Lebani, Tanete Pao, Pangasaan, Ahu, Banua Ada, Kalumpang, Karataun, Tumonga, Salumakki, Pulio, Kondo Bulo, Makkalikki, Batu Ampa, Kalepu, Salubaja, Bambadaru, Tangkau dan Lemba Hopo.
Kepala Dispenda Mamuju Hamzah Sula merincikan, target PAD Mamuju tahun 2013 yang meningkat dari sebesar Rp36.040.048.199, pada tahun 2012 menjadi sebesar Rp41.179.733.135.
Untuk triwulan pertama tahun ini terhitung dari bulan Januari hingga April telah berhasil merealisasi PAD sebesar Rp5.901.231.741 atau sekitar 14,33 persen. Naik 22,14 persen dari capaian periode yang sama tahun lalu yang saat itu hanya mencapai Rp4.831.593.066 atau setara 12,27 persen.
Dalam rapat evaluasi PAD, Hamzah Sula menegaskan bahwa dari torehan ini terdapat sejumlah SKPD yang tercatat masih menjadi penyumbang PAD tertinggi, sama seperti tahun lalu.
Di antaranya Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) dengan capaian 23,26 persen, RSUD Mamuju 22,91 persen, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 22,01 persen, Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Pertanahan 20,48 persen, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 17,33 persen dan sejumlah SKPD lain yang telah mencapai target di atas 12 persen.
"Dan faktor utama kurangnya daya serap PAD di desa-desa lain selama ini adalah tidak jelasnya potensi penetapan dengan target SKB-APBN yang menyebabkan meningkatnya tunggakan, terdapat SPPT-PBB yang sudah tidak jelas objek dan subjeknya, motivasi Kades dalam melakukan penagihan yang dinilai masih rendah, perhatian Dispenda selaku unsur tim intensifikasi PBB yang masih kurang dan pelayanan bank utamanya persepsi terhadap wajib pajak yang masih kurang memadai," ungkapnya, Rabu (10/4/2013).
Bupati Mamuju, Suhardi Duka mengakui, capaian PAD untuk triwulan pertama tiap tahunnya memiliki daya serap yang rendah. Namun dipastikan untuk triwulan kedua capaian tersebut akan naik hingga 30 persen.
"Di situlah nanti kita lihat target PAD dapat kita capai atau tidak. Dari persentase capaian triwulan pertama telah menunjukkan grafik meningkat. Saya optimis target PAD tahun 2013 yang telah ditetapkan berdasarkan pertimbangan dan analisa tiap SKPD akan dapat terealisasi," katanya.
Dia juga mengapresiasi 23 Desa yang telah berkinerja baik dengan capaian realisasi PBB mencapai 100 persen. Dia sangat menghargai dan hormat kepada para kepala desa atas prestasi itu.
Hormat itu layak diberikan pada 23 Desa yang hampir seluruhnya berkategori masih tertinggal, bila dibandingkan dengan desa yang lain yang justru tidak mencapai target yang dibebankan bahkan terhitung dari tahun 2007-2011.
Terdapat 36 Desa yang dipastikan tidak ada realisasi pokok dan tunggakan atau nihil dan 125 Desa/kelurahan yang realisasi SPPT tahun 2012 masih di bawah 100 persen.
"Yang di bawah 100 persen tapi masih ada tunggakan masih dapat ditoleransi. Namun yang perlu diperhatikan adalah 36 Desa yang sama sekali nihil SPPT nya," tegas Suhardi Duka.
Dia pun meminta Hamzah Sula untuk segera melakukan evaluasi. Bagi desa yang telah berprestasi dibidang perpajakan ini, Dispenda diminta diberikan reward sesuai dengan capaian.
Ke 23 desa itu adalah Desa Sumare, Saletto, Bela, Rantedoda, Kopeang, Lebani, Tanete Pao, Pangasaan, Ahu, Banua Ada, Kalumpang, Karataun, Tumonga, Salumakki, Pulio, Kondo Bulo, Makkalikki, Batu Ampa, Kalepu, Salubaja, Bambadaru, Tangkau dan Lemba Hopo.
Kepala Dispenda Mamuju Hamzah Sula merincikan, target PAD Mamuju tahun 2013 yang meningkat dari sebesar Rp36.040.048.199, pada tahun 2012 menjadi sebesar Rp41.179.733.135.
Untuk triwulan pertama tahun ini terhitung dari bulan Januari hingga April telah berhasil merealisasi PAD sebesar Rp5.901.231.741 atau sekitar 14,33 persen. Naik 22,14 persen dari capaian periode yang sama tahun lalu yang saat itu hanya mencapai Rp4.831.593.066 atau setara 12,27 persen.
Dalam rapat evaluasi PAD, Hamzah Sula menegaskan bahwa dari torehan ini terdapat sejumlah SKPD yang tercatat masih menjadi penyumbang PAD tertinggi, sama seperti tahun lalu.
Di antaranya Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) dengan capaian 23,26 persen, RSUD Mamuju 22,91 persen, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 22,01 persen, Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Pertanahan 20,48 persen, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 17,33 persen dan sejumlah SKPD lain yang telah mencapai target di atas 12 persen.
"Dan faktor utama kurangnya daya serap PAD di desa-desa lain selama ini adalah tidak jelasnya potensi penetapan dengan target SKB-APBN yang menyebabkan meningkatnya tunggakan, terdapat SPPT-PBB yang sudah tidak jelas objek dan subjeknya, motivasi Kades dalam melakukan penagihan yang dinilai masih rendah, perhatian Dispenda selaku unsur tim intensifikasi PBB yang masih kurang dan pelayanan bank utamanya persepsi terhadap wajib pajak yang masih kurang memadai," ungkapnya, Rabu (10/4/2013).
Bupati Mamuju, Suhardi Duka mengakui, capaian PAD untuk triwulan pertama tiap tahunnya memiliki daya serap yang rendah. Namun dipastikan untuk triwulan kedua capaian tersebut akan naik hingga 30 persen.
"Di situlah nanti kita lihat target PAD dapat kita capai atau tidak. Dari persentase capaian triwulan pertama telah menunjukkan grafik meningkat. Saya optimis target PAD tahun 2013 yang telah ditetapkan berdasarkan pertimbangan dan analisa tiap SKPD akan dapat terealisasi," katanya.
Dia juga mengapresiasi 23 Desa yang telah berkinerja baik dengan capaian realisasi PBB mencapai 100 persen. Dia sangat menghargai dan hormat kepada para kepala desa atas prestasi itu.
Hormat itu layak diberikan pada 23 Desa yang hampir seluruhnya berkategori masih tertinggal, bila dibandingkan dengan desa yang lain yang justru tidak mencapai target yang dibebankan bahkan terhitung dari tahun 2007-2011.
Terdapat 36 Desa yang dipastikan tidak ada realisasi pokok dan tunggakan atau nihil dan 125 Desa/kelurahan yang realisasi SPPT tahun 2012 masih di bawah 100 persen.
"Yang di bawah 100 persen tapi masih ada tunggakan masih dapat ditoleransi. Namun yang perlu diperhatikan adalah 36 Desa yang sama sekali nihil SPPT nya," tegas Suhardi Duka.
Dia pun meminta Hamzah Sula untuk segera melakukan evaluasi. Bagi desa yang telah berprestasi dibidang perpajakan ini, Dispenda diminta diberikan reward sesuai dengan capaian.
(gpr)
Lihat Juga :
