Pengamat: Kinerja buruk, gaji pejabat perlu dipotong

Sindonews.com - Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara mengusulkan agar pemerintah memotong gaji pejabat yang tidak bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Hal ini untuk mengurangi anggaran negara.

Hal tersebut dilontarkan Marwan menyusul sikap pemerintah yang sedang mencari formulasi untuk menekan beban subsidi bahan bakar minyak (BBM) dalam anggaran negara.

"Seharusnya pejabat yang gagal menjalankan amanah, gajinya harus dipotong agar tidak membebani anggaran. Ini juga sebagai bentuk hukuman atas buruknya kinerja mereka," katanya saat dihubungi Sindonews, Sabtu (13/4/2013).

Menurut Marwan, jika hal itu dilakukan agar masyarakat dapat sejahtera. "Supaya rakyat tidak terus menanggung beban atas buruknya kinerja pejabat," ujar pengamat energi ini.

Dia mengusulkan agar gaji pegawai pajak dipotong. Karena tax ratio (rasio penerimaan pajak) di Indonesia hanya kisaran 12 persen termasuk renda jika dibandingkan dengan negara-negara lain seperti Singapura.

Meski demikian, Marwan setuju jika harga BBM bersubsidi dinaikkan secara bertahap. Dengan syarat penghematan dari pemotongan subsidi itu harus benar-benar dinikmati rakyat.

Seperti diberitakan sebelumnya, pemerintah saat ini sedang berusaha keras merumuskan formulasi jitu agar subsidi BBM tidak membebani anggaran. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jero Wacik mengatakan, opsi penyelamatan anggaran itu harus segera dilakukan tahun ini.

Menurutnya, berbagai opsi sedang dikaji di level menteri. Adapun keputusan akhir, tetap berada di tangan Presiden. "Kapan pelaksanaannya, nanti beliau (Presiden) yang putuskan," kata dia.