Puskepi: Subsidi BBM untuk motor perlu dikurangi
A
A
A
Sindonews.com - Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) menilai pemerintah juga perlu mengurangi subsidi BBM untuk kendaraan roda dua. Kebijakan tersebut berupa penyediaan stok BBM ron 90 yang merupakan campuran premium dan pertamax.
"Ini akan bisa dimaklumi masyarakat dan sangat terkesan ada nilai adil bagi sesama rakyat Indonesia pengguna BBM, yang pada hakekatnya adalah rakyat Indonesia yang harus diperlakukan adil oleh Negara dan Pemerintah-nya," tegas Direktur Puskepi Sofyano Zakaria, dalam siaran persnya, Kamis (18/4/2013).
Selain itu, menurut Sofyano, ketika pemerintah menetapkan Harga premium RON 90 lebih tinggi dari RON 88, ini akan bisa dimaklumi oleh masyarakat. Sepanjang premium yang dijual kepada kendaraan pelat hitam adalah jenis premium dengan RON yang berbeda dari RON pada BBM yang diperuntukan bagi sepeda motor dan kendaraan pelat kuning.
"Pemerintah harus pula menyosialisasikan secara cerdas bahwa pemerintah tetap memberikan subsidi bagi pemilik kendaraan pelat hitam sebagai sikap yang tetap berpihak kepada setiap warga masyarakat di negeri ini," tuturnya.
"Oleh karena itu, pemerintah harus bisa menjamin bahwa adanya kebijakan terkait penyesuaian harga BBM bersubsidi ini tidak akan menimbulkan masalah bagi pengusaha dan pekerja di SPBU mengingat bahwa mereka adalah ujung tombak dari distribusi BBM bersubsidi di negeri ini," pungkasnya.
"Ini akan bisa dimaklumi masyarakat dan sangat terkesan ada nilai adil bagi sesama rakyat Indonesia pengguna BBM, yang pada hakekatnya adalah rakyat Indonesia yang harus diperlakukan adil oleh Negara dan Pemerintah-nya," tegas Direktur Puskepi Sofyano Zakaria, dalam siaran persnya, Kamis (18/4/2013).
Selain itu, menurut Sofyano, ketika pemerintah menetapkan Harga premium RON 90 lebih tinggi dari RON 88, ini akan bisa dimaklumi oleh masyarakat. Sepanjang premium yang dijual kepada kendaraan pelat hitam adalah jenis premium dengan RON yang berbeda dari RON pada BBM yang diperuntukan bagi sepeda motor dan kendaraan pelat kuning.
"Pemerintah harus pula menyosialisasikan secara cerdas bahwa pemerintah tetap memberikan subsidi bagi pemilik kendaraan pelat hitam sebagai sikap yang tetap berpihak kepada setiap warga masyarakat di negeri ini," tuturnya.
"Oleh karena itu, pemerintah harus bisa menjamin bahwa adanya kebijakan terkait penyesuaian harga BBM bersubsidi ini tidak akan menimbulkan masalah bagi pengusaha dan pekerja di SPBU mengingat bahwa mereka adalah ujung tombak dari distribusi BBM bersubsidi di negeri ini," pungkasnya.
(gpr)