Sistem penjatahan kuota distribusi BBM bersubsidi minta dihapus
Sistem penjatahan kuota distribusi BBM bersubsidi minta dihapus
A
A
A
Sindonews.com - Pengamat Perminyakan dari Universitas Indonesia Kurtubi menyarankan agar sistem penjatahan kuota dalam pendistribusian BBM bersubsidi yang termaktub dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) segera dihapuskan. Pasalnya, sistem penjatahan kuota dinilai kebijakan yang salah kaprah.
“Dampak dari penetapan kuota BBM dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional,” kata dia di Jakarta, Kamis (25/4/2013).
Dia menuturkan, penjatatahan menggunakan kuota bisa menggangu kegiatan ekonomi masyarakat. Hal itu akan berimbas terhadap menurunnya pertumbuhan ekonomi nasional.
Menurut Kurtubi, jika pemerintah ingin menekan konsumsi BBM bersubsidi, salah satu caranya adalah mempercepat program konversi BBM ke bahan bakar gas (BBG). Selain karena harganya yang lebih murah, energi ini juga ramah lingkungan.
“Dengan menggunakan gas, masyarakat bisa mendapatkan bahan bakar lebih murah,” kata dia.
Terpisah, Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Pri Agung Rakhmanto menilai, pemerintah terlambat menyadari jika tahun ini kuota BBM bersubsidi tidak mencukupi. Menurut Pri Agung, bukan tahun ini saja penetapan kuota selalu meleset akan tapi tahun-tahun sebelumnya juga begitu.
Dia juga menjelaskan, terjadinya krisis kuota BBM bersubsidi karena basis perhitungannya tidak didasarkan atas parameter-paramater yang tepat. Berapa volume yang dikonsumsi masyarakat dan berapa yang disalahgunakan tidak diketahui dengan pasti, sehingga sulit membuat proyeksi yang akurat.
Selain itu, lanjut dia, jebolnya kuota BBM disebabkan karena angka konsumsi dalam APBN 2013 ditetapkan sebelum angka realisasi 2012 diketahui, sehingga tidak realistis. “Tidak heran kalau sekarang akan direvisi kembali,” tuturnya.
Dia menuturkan, usulan penambahan kuota BBM bersubsidi kemungkinan ada benarnya. Namun dengan asumsi program pengendalian dan pengawasan menggunakan teknologi informasi berjalan baik dan mampu menekan penyalahgunaan. “Jika asumsi itu tidak terpenuhi, dalam perkiraan saya volume tahun ini bisa mencapai 50 juta kiloliter,” ungkap dia.
“Dampak dari penetapan kuota BBM dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional,” kata dia di Jakarta, Kamis (25/4/2013).
Dia menuturkan, penjatatahan menggunakan kuota bisa menggangu kegiatan ekonomi masyarakat. Hal itu akan berimbas terhadap menurunnya pertumbuhan ekonomi nasional.
Menurut Kurtubi, jika pemerintah ingin menekan konsumsi BBM bersubsidi, salah satu caranya adalah mempercepat program konversi BBM ke bahan bakar gas (BBG). Selain karena harganya yang lebih murah, energi ini juga ramah lingkungan.
“Dengan menggunakan gas, masyarakat bisa mendapatkan bahan bakar lebih murah,” kata dia.
Terpisah, Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Pri Agung Rakhmanto menilai, pemerintah terlambat menyadari jika tahun ini kuota BBM bersubsidi tidak mencukupi. Menurut Pri Agung, bukan tahun ini saja penetapan kuota selalu meleset akan tapi tahun-tahun sebelumnya juga begitu.
Dia juga menjelaskan, terjadinya krisis kuota BBM bersubsidi karena basis perhitungannya tidak didasarkan atas parameter-paramater yang tepat. Berapa volume yang dikonsumsi masyarakat dan berapa yang disalahgunakan tidak diketahui dengan pasti, sehingga sulit membuat proyeksi yang akurat.
Selain itu, lanjut dia, jebolnya kuota BBM disebabkan karena angka konsumsi dalam APBN 2013 ditetapkan sebelum angka realisasi 2012 diketahui, sehingga tidak realistis. “Tidak heran kalau sekarang akan direvisi kembali,” tuturnya.
Dia menuturkan, usulan penambahan kuota BBM bersubsidi kemungkinan ada benarnya. Namun dengan asumsi program pengendalian dan pengawasan menggunakan teknologi informasi berjalan baik dan mampu menekan penyalahgunaan. “Jika asumsi itu tidak terpenuhi, dalam perkiraan saya volume tahun ini bisa mencapai 50 juta kiloliter,” ungkap dia.
(rna)
Explore More