Penggunaan belanja bansos sering melenceng

Sindonews.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya belanja bantuan sosial (bansos) pemerintah sering digunakan untuk pengadaan sarana/prasarana dan belanja operasional satuan kerja pemerintah pusat dan daerah sebesar Rp269,98 miliar.

Selain itu ada belanja bantuan sosial sebesar Rp1,91 triliun yang masih mengendap di rekening pihak ketiga dan/atau rekening Kementerian/Lembaga dan tidak disetor ke kas negara.

"Hal tersebut tentunya tidak sesuai dengan hakekat belanja bantuan sosial yaitu untuk membantu masyarakat agar tidak timbul masalah sosial," ujar Kepala BPK, Hadi Poernomo di gedung DPR, Jakarta, Selasa (11/6/2013).

Selain itu, pada 2012 BPK masih menemukan permasalahan penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban belanja bantuan sosial sebesar Rp31,66 triliun.

"Sebagian masalah tersebut ada yang berpengaruh terhadap kewajaran laporan keuangan seperti yang telah disampaikan," jelasnya.

Hadi mengungkapkan bahwa jumlah anggaran bantuan sosial selama lima tahun ini (2008-2012) selalu bertambah dan meningkat. Di mana pada 2008 realisasi belanja bantuan sosial sebesar Rp57,74 triliun.

"Sedangkan pada 2012 realisasi belanja bantuan sosial menjadi Rp75,62 triliun atau 93,69 persen dari anggaran sebesar Rp80,72 triliun. Tentunya ini harus dialokasikan dengan baik," pungkas dia.