Indonesia harus dapat memanfaatkan APEC
Kamis, 01 Agustus 2013 - 11:43 WIB
Indonesia harus dapat memanfaatkan APEC
A
A
A
Sindonews.com - Pertemuan APEC di Bali yang akan dilakasanakan pada Oktober 2013, diyakini bisa menjadi sarana mencari peluang pengembangan ekonomi Indonesia di kancah global.
Pasalnya, Indonesia sebagai tuan rumah dapat menggiring pertemuan demi keuntungan penyerapan produksi Indonesia. "Kesepakatan APEC harus bisa meningkatkan perluasan penyerapan dan nilai tambah produksi Indonesia," kata Ketua Kompartemen Organisasi BPP HIPMI, Anggawira, Kamis (1/8/2013).
Menurut Anggawira, Indonesia juga harus mengubah sikap yang lebih suka menjual kekayaan alam dalam bentuk row material saja. Nilai tambah akan diraih, jika diproduksi terlebih dahulu daripada masih dalam bentuk bahan mentah.
Kebijkan yang dibuat pemerintah harus demi mendorong laju pertumbuhan ekonomi, yang menurut Anggawira masih sangat rendah. Penyebabnya, karena biaya administrasi yang besar.
"Contoh, kalau mau berusaha membuat CV butuh Rp4 juta sampai Rp5 juta. Waktu pengurusan surat-surat administrasi yang terlalu lama, bahkan ada yang butuh satu bulan. Semua itu melemahkan daya saing dengan negara lain," ungkap dia.
Anggawira mengingatkan generasi muda untuk terjun dan mencintai dunia entrepreneur. Makin banyak muncul pengusaha muda yang enerjik dan inovatif, peluang menguasai pasar dunia semakin terbuka lebar.
Sementara, Ketua Departemen Sospol BEM UNJ, Fajar Trinugroho menilai APEC dan WTO berpotensi membawa malapetaka bagi negara berkembang, berupa rusaknya ekonomi lokal. Lama-kelamaan produk lokal akan menghilang.
"Karena itu, agar produk lokal tidak hilang maka harus ada kebijakan yang kuat dan dibutuhkan pemimpin yang berani untuk menasionalisasi aset bangsa. Indonesia, bisa menjalin hubungan multilateral dan tidak kehilangan ideologi bangsanya," pungkas dia.
Pasalnya, Indonesia sebagai tuan rumah dapat menggiring pertemuan demi keuntungan penyerapan produksi Indonesia. "Kesepakatan APEC harus bisa meningkatkan perluasan penyerapan dan nilai tambah produksi Indonesia," kata Ketua Kompartemen Organisasi BPP HIPMI, Anggawira, Kamis (1/8/2013).
Menurut Anggawira, Indonesia juga harus mengubah sikap yang lebih suka menjual kekayaan alam dalam bentuk row material saja. Nilai tambah akan diraih, jika diproduksi terlebih dahulu daripada masih dalam bentuk bahan mentah.
Kebijkan yang dibuat pemerintah harus demi mendorong laju pertumbuhan ekonomi, yang menurut Anggawira masih sangat rendah. Penyebabnya, karena biaya administrasi yang besar.
"Contoh, kalau mau berusaha membuat CV butuh Rp4 juta sampai Rp5 juta. Waktu pengurusan surat-surat administrasi yang terlalu lama, bahkan ada yang butuh satu bulan. Semua itu melemahkan daya saing dengan negara lain," ungkap dia.
Anggawira mengingatkan generasi muda untuk terjun dan mencintai dunia entrepreneur. Makin banyak muncul pengusaha muda yang enerjik dan inovatif, peluang menguasai pasar dunia semakin terbuka lebar.
Sementara, Ketua Departemen Sospol BEM UNJ, Fajar Trinugroho menilai APEC dan WTO berpotensi membawa malapetaka bagi negara berkembang, berupa rusaknya ekonomi lokal. Lama-kelamaan produk lokal akan menghilang.
"Karena itu, agar produk lokal tidak hilang maka harus ada kebijakan yang kuat dan dibutuhkan pemimpin yang berani untuk menasionalisasi aset bangsa. Indonesia, bisa menjalin hubungan multilateral dan tidak kehilangan ideologi bangsanya," pungkas dia.
(izz)
Lihat Juga :
