Rumah MBR, ini masukan Kemenpera ke Bangladesh
Senin, 19 Agustus 2013 - 16:22 WIB
Rumah MBR, ini masukan Kemenpera ke Bangladesh
A
A
A
Sindonews.com – Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) memberikan beberapa masukan bagi pemerintah Bangladesh melalui perwakilan delegasi Kementerian Perumahan dan Pekerjaan Umum Bangladesh terkait dengan pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Asdep Evaluasi Pembiayaan Deputi Bidang Pembiayaan Kemenpera Lana Winayanti menjelaskan bahwa saat ini Kemenpera terus berupaya membuat kebijakan perumahan dan kawasan permukiman yang pro rakyat.
Dalam hal ini, Kemenpera memfokuskan kebijakan perumahan di empat kedeputian yang ada, seperti Deputi Bidang Pembiayaan, Deputi Bidang Perumahan Formal, Deputi Perumahan Swadaya dan Deputi Pengembangan Kawasan.
“Saat ini Kemenpera memiliki program KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), pembangunan Rusun di kawasan perkotaan dan penataan kawasan untuk membantu masyarakat agar dapat menghuni rumah yang layak. Kami berharap kebijakan ini bisa menjadi bahan masukan bagi pemerintah Bangladesh yang ingin mengembangkan kebijakan perumahannya,” kata Lana dalam rilisnya di Jakarta, Senin (19/8/2013).
Salah satu masalah utama yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia dalam program perumahan adalah tidak meratanya populasi penduduk di Indonesia. Saat ini, kebanyakan penduduk lebih memilih tinggal di Pulau Jawa dibandingkan dengan pulau-pulau lain yang lebih besar seperti Sumatera dan Kalimantan.
Namun demikian, sejumlah pemerintah daerah mulai menyadari bahwa program perumahan untuk masyarakat perlu diperhatikan apabila ingin daerahnya lebih berkembang. Adanya pembangunan rusun dan pengembangan kawasan perumahan di sejumlah daerah tentunya menunjukkan bahwa perumahan merupakan salah satu program yang sangat penting.
Sementara itu, Ketua Badan Pengembangan Modal Kementerian Perumahan dan Pekerjaan Umum Bangladesh Mohammad Nurul Huda menyatakan, sangat senang mendapatkan berbagai informasi program perumahan rakyat di Indonesia. Kedua negara sebenarnya memiliki masalah yang sama dalam bidang perumahan dan pembangunan infrastruktur.
“Indonesia merupakan salah satu negara yang terus mengembangkan sistem perencanaan perumahan dan kota yang cukup baik. Pemerintah Bangladesh juga tengah berupaya mengembangkan berbagai program perumahan karena kebutuhan masyarakat akan rumah yang layak juga cukup tinggi,” imbuhnya.
Selain mempelajari program perumahan yang dilaksanakan oleh Kemenpera, delegasi Bangladesh juga sempat mengunjungi rumah contoh yang dibangun di halaman Kantor Kemenpera. Selain ke Kemenpera, delegasi Bangladesh juga akan mengunjungi Perumnas dan melihat secara langsung pembangunan rusun yang dilaksanakan oleh Perumnas di Kemayoran.
Asdep Evaluasi Pembiayaan Deputi Bidang Pembiayaan Kemenpera Lana Winayanti menjelaskan bahwa saat ini Kemenpera terus berupaya membuat kebijakan perumahan dan kawasan permukiman yang pro rakyat.
Dalam hal ini, Kemenpera memfokuskan kebijakan perumahan di empat kedeputian yang ada, seperti Deputi Bidang Pembiayaan, Deputi Bidang Perumahan Formal, Deputi Perumahan Swadaya dan Deputi Pengembangan Kawasan.
“Saat ini Kemenpera memiliki program KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), pembangunan Rusun di kawasan perkotaan dan penataan kawasan untuk membantu masyarakat agar dapat menghuni rumah yang layak. Kami berharap kebijakan ini bisa menjadi bahan masukan bagi pemerintah Bangladesh yang ingin mengembangkan kebijakan perumahannya,” kata Lana dalam rilisnya di Jakarta, Senin (19/8/2013).
Salah satu masalah utama yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia dalam program perumahan adalah tidak meratanya populasi penduduk di Indonesia. Saat ini, kebanyakan penduduk lebih memilih tinggal di Pulau Jawa dibandingkan dengan pulau-pulau lain yang lebih besar seperti Sumatera dan Kalimantan.
Namun demikian, sejumlah pemerintah daerah mulai menyadari bahwa program perumahan untuk masyarakat perlu diperhatikan apabila ingin daerahnya lebih berkembang. Adanya pembangunan rusun dan pengembangan kawasan perumahan di sejumlah daerah tentunya menunjukkan bahwa perumahan merupakan salah satu program yang sangat penting.
Sementara itu, Ketua Badan Pengembangan Modal Kementerian Perumahan dan Pekerjaan Umum Bangladesh Mohammad Nurul Huda menyatakan, sangat senang mendapatkan berbagai informasi program perumahan rakyat di Indonesia. Kedua negara sebenarnya memiliki masalah yang sama dalam bidang perumahan dan pembangunan infrastruktur.
“Indonesia merupakan salah satu negara yang terus mengembangkan sistem perencanaan perumahan dan kota yang cukup baik. Pemerintah Bangladesh juga tengah berupaya mengembangkan berbagai program perumahan karena kebutuhan masyarakat akan rumah yang layak juga cukup tinggi,” imbuhnya.
Selain mempelajari program perumahan yang dilaksanakan oleh Kemenpera, delegasi Bangladesh juga sempat mengunjungi rumah contoh yang dibangun di halaman Kantor Kemenpera. Selain ke Kemenpera, delegasi Bangladesh juga akan mengunjungi Perumnas dan melihat secara langsung pembangunan rusun yang dilaksanakan oleh Perumnas di Kemayoran.
(rna)
Lihat Juga :
