Acuan KLH wajar, Apindo siap sesuaikan UMP
Sabtu, 24 Agustus 2013 - 15:55 WIB
Acuan KLH wajar, Apindo siap sesuaikan UMP
A
A
A
Sindonews.com - Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Anton Supit mengatakan, terkait rencana pemerintah menyesuaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) mengikuti Kualitas Hidup Layak (KHL), pihaknya akan mengikuti selama KHL tersebut wajar.
Bahkan dia menyebut sebelum pemerintah mengeluarkan paket stimulus tersebut, pihaknya telah mengikuti acuan KHL yang telah dikeluarkan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans).
"Artinya, kita sepakat bicara dalam koridor hukum. Itu KHL yang sekarang diatur oleh Menakertrans yang 60 item. Sepanjang berpikir seperti itu dan memang wajar saya kira, kita harus mengikuti," ujar Anton di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (24/8/2013).
Walaupun begitu, Anton menyebut UMP hanya merupakan safety net (jaring pengaman) untuk tenaga kerja atau buruh yang baru satu tahun bekerja.
"Setelah satu tahun lebih dilanjutkan dengan upah negosiasi antara buruh dan pengusaha. Jadi, buruh mau naik gaji berapa silakan," lanjut Anton.
Tetapi Anton berharap, penetapan UMP berdasarkan KHL yang ada di dalam paket stimulus ini tidak semata-mata diambil karena pemerintah mendapatkan tekanan dari pihak ketiga seperti serikat-serikat dan asosiasi-asosiasi buruh.
"Jangan sampai diambil lantaran ada sweeping karena pemerintah didemo besar-besaran. Dalam kondisi negara seperti ini, semestinya cara-cara seperti itu harus dikesampingkan," kata Anton.
Bahkan dia menyebut sebelum pemerintah mengeluarkan paket stimulus tersebut, pihaknya telah mengikuti acuan KHL yang telah dikeluarkan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans).
"Artinya, kita sepakat bicara dalam koridor hukum. Itu KHL yang sekarang diatur oleh Menakertrans yang 60 item. Sepanjang berpikir seperti itu dan memang wajar saya kira, kita harus mengikuti," ujar Anton di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (24/8/2013).
Walaupun begitu, Anton menyebut UMP hanya merupakan safety net (jaring pengaman) untuk tenaga kerja atau buruh yang baru satu tahun bekerja.
"Setelah satu tahun lebih dilanjutkan dengan upah negosiasi antara buruh dan pengusaha. Jadi, buruh mau naik gaji berapa silakan," lanjut Anton.
Tetapi Anton berharap, penetapan UMP berdasarkan KHL yang ada di dalam paket stimulus ini tidak semata-mata diambil karena pemerintah mendapatkan tekanan dari pihak ketiga seperti serikat-serikat dan asosiasi-asosiasi buruh.
"Jangan sampai diambil lantaran ada sweeping karena pemerintah didemo besar-besaran. Dalam kondisi negara seperti ini, semestinya cara-cara seperti itu harus dikesampingkan," kata Anton.
(rna)
Lihat Juga :
