Pemerintah diminta tingkatkan daya tarik BBM non subsidi
Selasa, 10 September 2013 - 13:05 WIB
Pemerintah diminta tingkatkan daya tarik BBM non subsidi
A
A
A
Sindonews.com - Pemerintah diminta meningkatkan daya tarik bagi pengguna bahan bakar minyak (BBM) non subsidi. Lantaran saat ini subsidi BBM terancam membengkak akibat melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS).
Menurut Sekretaris Jenderal Asosiasi Penyalur Bahan Bakar Minyak Indonesia (APBBMI) Sofyano Zakaria, daya tarik tersebut berupa penghapusan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) dan pajak penghasilan (PPn) dari penjualan BBM non subsidi, BBM industri, dan BBM marine.
"Langkah ini setidaknya mampu memperkecil disparitas harga antara harga BBM bersubsidi dan non subsidi. Hal ini perlu mendapat perhatian serta diakomodasi oleh pemerintah," kata Sofyano, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta Selasa (10/9/2013).
Dia juga menyoroti penetapan PBBKB di berbagai daerah yang bervariasi. Sebab pemerintah memberi ruang sebesar 10 persen penetapan terhadap PBBKB tersebut, sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Hal itu dilakukan dengan pertimbangan biaya distribusi yang berbeda-beda ke setiap daerah.
Oleh sebab itu, lanjutnya, harga BBM di setiap daerah berbeda-beda, tergantung berapa persen daerah tersebut menetapkan PBBKB-nya.
Namun demikian, kata dia, pemerintah perlu mengatur penambahan PPKB tersebut tidak melebihi 5 persen, agar tidak membebankan masyarakat pengguna kendaraan bermotor.
"Pemerintah bisa saja menyamaratakan penetapan PBBKB 5 persen di semua daerah dalam setiap harga BBM yang dijual kepada masyarakat," jelasnya.
Menurut dia, dengan penetapan PBBKB tersebut mengakibatkan banyak kapal-kapal asing yang tidak mau mengisi bahan bakarnya di wilayah Indonesia. Namun kapal-kapal asing tersebut lebih memilih pengisian bahan bakar di Singapura yang harganya lebih rendah karena tidak dikenakan pajak bahan bakar kendaraan bermotor tersebut.
BBN
Disisi lain, Sofyano juga menyoroti langkah pemerintah untuk meningkatkan pemakaian bahan bakar nabati (BBN) perlu dilakukan dalam jangka panjang, yakni tidak hanya sekadar untuk menyelamatkan defisit neraca perdagangan akibat melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar. Tetapi, penggunaan BBN tersebut juga bertujuan untuk menjaga ketahanan energi nasional dan mengurangi ketergantungan bahan bakar fosil yang kian terbatas.
"Jangan sampai program peningkatan BBN ini hanya sesaat. Kemudian hilang lagi seperti yang terjadi selama ini karena terkendala harga keekonomian," ujarnya.
Dia menambahkan, program penggunaan BBN tersebut harus ditaati oleh seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) sehingga bisa mencapai hasil yang maksimal.
"Lalu, jangan setelah penggunaan BBN cukup besar, kita impor BBN tersebut. Ini tidak boleh terjadi, BBN harus dipasok dari produsen dalam negeri," tutupnya.
Menurut Sekretaris Jenderal Asosiasi Penyalur Bahan Bakar Minyak Indonesia (APBBMI) Sofyano Zakaria, daya tarik tersebut berupa penghapusan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) dan pajak penghasilan (PPn) dari penjualan BBM non subsidi, BBM industri, dan BBM marine.
"Langkah ini setidaknya mampu memperkecil disparitas harga antara harga BBM bersubsidi dan non subsidi. Hal ini perlu mendapat perhatian serta diakomodasi oleh pemerintah," kata Sofyano, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta Selasa (10/9/2013).
Dia juga menyoroti penetapan PBBKB di berbagai daerah yang bervariasi. Sebab pemerintah memberi ruang sebesar 10 persen penetapan terhadap PBBKB tersebut, sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Hal itu dilakukan dengan pertimbangan biaya distribusi yang berbeda-beda ke setiap daerah.
Oleh sebab itu, lanjutnya, harga BBM di setiap daerah berbeda-beda, tergantung berapa persen daerah tersebut menetapkan PBBKB-nya.
Namun demikian, kata dia, pemerintah perlu mengatur penambahan PPKB tersebut tidak melebihi 5 persen, agar tidak membebankan masyarakat pengguna kendaraan bermotor.
"Pemerintah bisa saja menyamaratakan penetapan PBBKB 5 persen di semua daerah dalam setiap harga BBM yang dijual kepada masyarakat," jelasnya.
Menurut dia, dengan penetapan PBBKB tersebut mengakibatkan banyak kapal-kapal asing yang tidak mau mengisi bahan bakarnya di wilayah Indonesia. Namun kapal-kapal asing tersebut lebih memilih pengisian bahan bakar di Singapura yang harganya lebih rendah karena tidak dikenakan pajak bahan bakar kendaraan bermotor tersebut.
BBN
Disisi lain, Sofyano juga menyoroti langkah pemerintah untuk meningkatkan pemakaian bahan bakar nabati (BBN) perlu dilakukan dalam jangka panjang, yakni tidak hanya sekadar untuk menyelamatkan defisit neraca perdagangan akibat melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar. Tetapi, penggunaan BBN tersebut juga bertujuan untuk menjaga ketahanan energi nasional dan mengurangi ketergantungan bahan bakar fosil yang kian terbatas.
"Jangan sampai program peningkatan BBN ini hanya sesaat. Kemudian hilang lagi seperti yang terjadi selama ini karena terkendala harga keekonomian," ujarnya.
Dia menambahkan, program penggunaan BBN tersebut harus ditaati oleh seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) sehingga bisa mencapai hasil yang maksimal.
"Lalu, jangan setelah penggunaan BBN cukup besar, kita impor BBN tersebut. Ini tidak boleh terjadi, BBN harus dipasok dari produsen dalam negeri," tutupnya.
(gpr)
