Gubernur Sulsel upayakan pinjaman PIP Rp2,5 T

Sindonews.com - Untuk mendukung pembangunan sejumlah infrstruktur, Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Syahrul Yasin Limpo mendorong pinjaman dana dari Pusat Investasi Pemerintah (PIP) sebesar Rp2,5 triliun.

“Saya akan membicarakan ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel. Jika ini disetujui maka harus secepatnya didorong ke pusat," ujarnya seusai menghadiri dies natalis Unhas ke 52 di Baruga AP Pettarani, Selasa (10/9/2013).

Meski jumlah ini terbilang kecil dibanding kebutuhan Sulsel yang total membutuhkan Rp44 triliun untuk mendanai proyek pembangunan infrastruktur yang telah direncanakan oleh Pemprov Sulsel, namun angka Rp2,5 triliun tersebut adalah besaran kuota Sulsel dari pusat.

Dana tersebut akan digunakan untuk membangun sarana-sarana yang akan menunjang pertumbuhan ekonomi seperti sarana jalan dan jembatan. Hal tersebut untuk mengantisipasi mobilitas masyarakat Sulsel serta akan berdampak pada penambahan asset. Selain itu dengan jalan dan jembatan yang lebih baik, akan mengundang investor lokal maupun luar negeri.

Selain itu, Pemprov Sulsel juga masih membutuhkan dana segar untuk irigasi. Dia berjanji, bidang irigasi, akan diperbaiki setelah perbaikan jalan dan jembatan, termasuk perbaikan penambahan industri, sebab Sulsel sebagai daerah stok pangan.

Sementara, terkait dengan strategi pembayaran pinjaman tersebut, orang nomor satu di Sulsel tersebut mengatakan, akan mengacu pada aturan dan tidak akan mengganggu likuiditas APBD Sulsel.

Syahrul menyebutkan, pinjaman Rp2,5 triliun tidak masalah jika dibandingkan dengan akselerasi yang ditimbulkan kedepannya. Karena itu dia berharap agar semua pihak, termasuk anggota DPRD Sulsel, untuk melakukan pertimbangan, sehingga kedepannya akan menjadi lebih baik.

Selain usulan Gubernur tentang penambahan pinjaman Rp2,5 triliun, sebelumnya Sulsel telah mendapatkan pinjaman PIP Rp500 miliar. Sayangnya hingga saat ini dana tersebut belum juga digunakan yang mengakibatkan perlambatan pembangunan infrastruktur di Sulsel. Bahkan sampai akhir tahun 2013, dinas Bina Marga hanya menargetkan realisasi fisik hingga 60 persen saja.

Menanggapi hal tersebut, Mantan bupati Gowa ini menjelaskan jika dana pinjaman tersebut dikendalikan oleh pemerintah pusat sehingga penggunaannya tidak boleh salah. "Dana peminjaman tersebut sangat ketat, sehingga tidak boleh asal saja digunakan," ujarnya.