Kadin minta investasi lokal dan asing dikebut
Kadin minta investasi lokal dan asing dikebut
A
A
A
Sindonews.com - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai positif atas langkah pemerintah untuk mewujudkan Investasi baik yang sifatnya penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA).
"Rencana investasi nasional hulu-hilir harus terimplementasi, banyak rencana investasi yang sudah direncanakan dunia usaha nasional-asing masih lambat implementasinya" ujar Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pemberdayaan Daerah dan Bulog, Natsir Mansyur dalam rilisnya, Kamis (12/9/2013).
Menurutnya, dukungan pemerintah yang lemah itu diakibatkan karena egoisme kebijakan Kementerian yang selalu dipertahankan. "Kebijakan menteri apalagi kebijakan dirjen yang kadang menyulitkan dunia usaha sehingga investasi usaha nasional tidak jalan," ungkapnya.
Selain itu, pihaknya menyayangkan hambatan investasi yang masih terjadi, sementara kelengkapan aturannya sudah dianggap memadai. "Kami heran, sudah ada UU, Inpres, Perpres, masih saja tidak jalan," katanya.
Pemerintah, kata dia, dalam hal ini sejumlah kementerian, seperti Kemenperin, Kemendag, Kemenhub, Kementreian ESDM, Kementrian PU, Kementerian Keuangan, dan BKPM mempunyai peran strategis yang perlu lebih reformis dalam mendorong percepatan investasi nasional.
"Banyak investasi nasional yang sudah dalam tahap persiapan pelaksanaan, namun beberapa Kementerian masih saja lambat," ujar Natsir.
Dia menjelaskan, investasi yang sudah on track yang perlu didorong, misalnya hilirisasi minerba (pembangunan smelter) sebagai industri pioner untuk tembaga, nikel, aluminium, besi, dan emas.
Begitu juga dengan perluasan kontrak karya industri pertambangan, industri perminyakan, proyek konektivitas berbasis maritim base perlu mendapatkan sarana penunjang, demikian halnya infrastruktur dan perluasan industri petrokimia.
Pihaknya berharap kepada pemerintah, khususnya pemimpin negara dapat segera membentuk tim percepatan investasi yang melibatkan dunia usaha dan pemerintah, terutama untuk pengusaha yang siap berinvestasi dalam sektor-sektor tersebut.
"Rencana investasi nasional hulu-hilir harus terimplementasi, banyak rencana investasi yang sudah direncanakan dunia usaha nasional-asing masih lambat implementasinya" ujar Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pemberdayaan Daerah dan Bulog, Natsir Mansyur dalam rilisnya, Kamis (12/9/2013).
Menurutnya, dukungan pemerintah yang lemah itu diakibatkan karena egoisme kebijakan Kementerian yang selalu dipertahankan. "Kebijakan menteri apalagi kebijakan dirjen yang kadang menyulitkan dunia usaha sehingga investasi usaha nasional tidak jalan," ungkapnya.
Selain itu, pihaknya menyayangkan hambatan investasi yang masih terjadi, sementara kelengkapan aturannya sudah dianggap memadai. "Kami heran, sudah ada UU, Inpres, Perpres, masih saja tidak jalan," katanya.
Pemerintah, kata dia, dalam hal ini sejumlah kementerian, seperti Kemenperin, Kemendag, Kemenhub, Kementreian ESDM, Kementrian PU, Kementerian Keuangan, dan BKPM mempunyai peran strategis yang perlu lebih reformis dalam mendorong percepatan investasi nasional.
"Banyak investasi nasional yang sudah dalam tahap persiapan pelaksanaan, namun beberapa Kementerian masih saja lambat," ujar Natsir.
Dia menjelaskan, investasi yang sudah on track yang perlu didorong, misalnya hilirisasi minerba (pembangunan smelter) sebagai industri pioner untuk tembaga, nikel, aluminium, besi, dan emas.
Begitu juga dengan perluasan kontrak karya industri pertambangan, industri perminyakan, proyek konektivitas berbasis maritim base perlu mendapatkan sarana penunjang, demikian halnya infrastruktur dan perluasan industri petrokimia.
Pihaknya berharap kepada pemerintah, khususnya pemimpin negara dapat segera membentuk tim percepatan investasi yang melibatkan dunia usaha dan pemerintah, terutama untuk pengusaha yang siap berinvestasi dalam sektor-sektor tersebut.
(izz)
Explore More