Penyerapan anggaran 10 Kementerian lamban
Senin, 16 September 2013 - 12:01 WIB
Penyerapan anggaran 10 Kementerian lamban
A
A
A
Sindonews.com - Forum Indonesia Untuk Tranparansi Anggaran Indonesia (Fitra) merilis 10 kementerian belum maksimal dalam penyerapan anggaran. Realisasi anggaran 10 Kementerian tersebut pada semeseter I/2013 tidak lebih dari 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Perubahan (APBNP).
Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) merupakan kementerian yang paling rendah dalam penyerapan anggaran yakni Rp269,1 miliar dari Rp2.509,8 miliar atau hanya 10,7 persen. Kemudian Kementerian Sosial (Kemensos) yakni Rp1.873,3 miliar dari Rp16.014,1 miliar atau 11,7 persen.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) realisasi anggaran sebesar Rp2.376,6 miliar dari Rp17.371,5 miliar atau hanya 13,7 persen. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif realisasi anggaran sebesar 15,7 persen dari Rp1.933,1 miliar atau Rp297,2 miliar. Kementerian Komunikasi dan Informatika terealisasi 15,5 persen dari Rp3.739,5 miliar atau Rp580,2 miliar.
Kemudian Kementerian Perumahan Rakyat dari total APBNP Rp4.724,9 miliar hanya terealisasi Rp792,6 miliar atau 16,8 persen. Kementerian Pemuda dan Olah Raga dari Rp1.886,8 miliar hanya terealisasi Rp321,4 miliar atau 17 persen.
Sementara Kementerian Perhubungan dari Rp35.269,3 miliar hanya terealisasi Rp6.207,6 miliar atau 17,6 persen. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dari Rp79.707,7 miliar hanya terealisasi Rp14.265,7 miliar atau 17.9 persen. Terakhir adalah Kementerian Perdagangan dari Rp2.949,6 miliar hanya Rp560,1 miliar atau 19 persen.
Koordinator Advokasi Fitra, Maulana mengatakan, secara total belanja negara negara baru terserap 54.8 persen atau masih Rp780,4 triliun sampai akhir tahun.
"Dengan waktu kerja yang tersisa 73 hari sampai dengan 15 Desember maka rata-rata belanja yang harus diserap pemerintah setiap harinya mencapai Rp10,6 triliun," kata Maulana dalam rilisnya, Senin (16/9/2013).
Dia mengatakan, persoalan lambannya penyerapan anggaran memang persoalan yang klasik. Pasalnya, pemerintah dinilai tidak mampu menyelesaikan persoalan ini dari tahun ke tahun.
"Dengan menumpuknya penyerapan anggaran di akhir tahun jelas-jelas akan berakibat pada meningkatnya inflasi yang saat ini gagal dikendalikan pemerintah. Sehingga memperburuk perekonomian dan menyusahkan rakyat," katanya.
Seharusnya setiap kementerian atau lembaga yang lamban dalam penyerapan anggarannya harus mengumumkan secara rutin setiap bulannya dan mengawasi modus-modus menghabisakan anggaran di akhir tahun.
Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) merupakan kementerian yang paling rendah dalam penyerapan anggaran yakni Rp269,1 miliar dari Rp2.509,8 miliar atau hanya 10,7 persen. Kemudian Kementerian Sosial (Kemensos) yakni Rp1.873,3 miliar dari Rp16.014,1 miliar atau 11,7 persen.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) realisasi anggaran sebesar Rp2.376,6 miliar dari Rp17.371,5 miliar atau hanya 13,7 persen. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif realisasi anggaran sebesar 15,7 persen dari Rp1.933,1 miliar atau Rp297,2 miliar. Kementerian Komunikasi dan Informatika terealisasi 15,5 persen dari Rp3.739,5 miliar atau Rp580,2 miliar.
Kemudian Kementerian Perumahan Rakyat dari total APBNP Rp4.724,9 miliar hanya terealisasi Rp792,6 miliar atau 16,8 persen. Kementerian Pemuda dan Olah Raga dari Rp1.886,8 miliar hanya terealisasi Rp321,4 miliar atau 17 persen.
Sementara Kementerian Perhubungan dari Rp35.269,3 miliar hanya terealisasi Rp6.207,6 miliar atau 17,6 persen. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dari Rp79.707,7 miliar hanya terealisasi Rp14.265,7 miliar atau 17.9 persen. Terakhir adalah Kementerian Perdagangan dari Rp2.949,6 miliar hanya Rp560,1 miliar atau 19 persen.
Koordinator Advokasi Fitra, Maulana mengatakan, secara total belanja negara negara baru terserap 54.8 persen atau masih Rp780,4 triliun sampai akhir tahun.
"Dengan waktu kerja yang tersisa 73 hari sampai dengan 15 Desember maka rata-rata belanja yang harus diserap pemerintah setiap harinya mencapai Rp10,6 triliun," kata Maulana dalam rilisnya, Senin (16/9/2013).
Dia mengatakan, persoalan lambannya penyerapan anggaran memang persoalan yang klasik. Pasalnya, pemerintah dinilai tidak mampu menyelesaikan persoalan ini dari tahun ke tahun.
"Dengan menumpuknya penyerapan anggaran di akhir tahun jelas-jelas akan berakibat pada meningkatnya inflasi yang saat ini gagal dikendalikan pemerintah. Sehingga memperburuk perekonomian dan menyusahkan rakyat," katanya.
Seharusnya setiap kementerian atau lembaga yang lamban dalam penyerapan anggarannya harus mengumumkan secara rutin setiap bulannya dan mengawasi modus-modus menghabisakan anggaran di akhir tahun.
(gpr)
Lihat Juga :
