Aturan sertifikasi halal makin repotkan pengusaha
Minggu, 27 Oktober 2013 - 17:48 WIB
Aturan sertifikasi halal makin repotkan pengusaha
A
A
A
Sindonews.com - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi menilai Rancangan Undang-Undang Sertifikasi Halal yang tengah dibahas di DPR akan makin merepotkan kalangan pengusaha.
Regulasi itu, menurut Sofjan, akan saling tumpang tindih lantaran pengaturan soal haram sudah dipegang oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).
"Ngapain membikin undang-undang baru, itu akan menambah persoalan baru, mekanismenya sulit," ujar Sofjan saat dihubungi SINDO, Minggu (27/10/2013).
Menurut dia, regulasi seperti ini pada akhirnya akan menjadi beban biaya baru. Efek lanjutannya, produk-produk yang berkaitan dengan regulasi itu seperti produk farmasi harganya akan terkerek naik.
"Ini jelas menambah high cost, biaya baru lagi. Kita menolak. Kenapa tidak tiru saja aturan di negara-negara Islam yang jelas menyebut produk apa saja yang haram," kata dia.
Bagi pengusaha, lanjut dia, regulasi seperti ini akan menjadi beban biaya baru. Karena efeknya akan berkaitan dengan produk-produk yang berkaitan dengan regulasi seperti produk farmasi yang akan mengalami kenaikan harga secara tidak langsung.
"Ini jelas menambah high cost. Kita menolak. Kenapa tidak tiru saja aturan di negara-negara Islam yang jelas menyebut produk apa saja yang haram," tandasnya.
Ditakutkan, menurut dia, jika aturan ini diterapkan maka akan sangat sulit sekali pengawasannya. Selain itu akan membebani para penguasaha kecil didaerah.
"Jika tujuan aturan ini untuk mencari uang bagi pemerintah maka besar kemungkinan industri farmasi akan terbebani," tegas dia.
Regulasi itu, menurut Sofjan, akan saling tumpang tindih lantaran pengaturan soal haram sudah dipegang oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).
"Ngapain membikin undang-undang baru, itu akan menambah persoalan baru, mekanismenya sulit," ujar Sofjan saat dihubungi SINDO, Minggu (27/10/2013).
Menurut dia, regulasi seperti ini pada akhirnya akan menjadi beban biaya baru. Efek lanjutannya, produk-produk yang berkaitan dengan regulasi itu seperti produk farmasi harganya akan terkerek naik.
"Ini jelas menambah high cost, biaya baru lagi. Kita menolak. Kenapa tidak tiru saja aturan di negara-negara Islam yang jelas menyebut produk apa saja yang haram," kata dia.
Bagi pengusaha, lanjut dia, regulasi seperti ini akan menjadi beban biaya baru. Karena efeknya akan berkaitan dengan produk-produk yang berkaitan dengan regulasi seperti produk farmasi yang akan mengalami kenaikan harga secara tidak langsung.
"Ini jelas menambah high cost. Kita menolak. Kenapa tidak tiru saja aturan di negara-negara Islam yang jelas menyebut produk apa saja yang haram," tandasnya.
Ditakutkan, menurut dia, jika aturan ini diterapkan maka akan sangat sulit sekali pengawasannya. Selain itu akan membebani para penguasaha kecil didaerah.
"Jika tujuan aturan ini untuk mencari uang bagi pemerintah maka besar kemungkinan industri farmasi akan terbebani," tegas dia.
(gpr)
Lihat Juga :
