Ini penyebab kurangnya rumah bagi MBR di NTT
Ini penyebab kurangnya rumah bagi MBR di NTT
A
A
A
Sindonews.com - Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) menyatakan, selain permasalahan kurangnya lahan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), terdapat sejumlah masalah lain hingga menyebabkan sedikitnya ketersediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di NTT.
Deputi Bidang Pengembangan Kawasan Kemenpera Agus Sumargiarto mengungkapkan, selain pertanahan, beberapa permasalahan umum yang dihadapi, diantaranya sering terjadi pemindahan lokasi/tanah seperti perubahan site plan, pemindahan bahan, peralatan dan tenaga kerja, ada sebagian lokasi yang kontur tanahnya tidak layak untuk permukiman.
Selain itu, tenaga kerja kurang terampil karena terbiasa mengerjakan dengan cara konvensional sehingga perlu mengubah cara kerja dan proses kerja agar hasilnya maksimal, lokasi sisipan menyebar sehingga menyulitkan pelaksanaan pembangunan rumah khusus.
"Kemenpera mengupayakan beberapa solusi sebagai tindak lanjut penyelesaian masalah tersebut, antara lain mengusulkan perubahan desain konstruksi rumah khusus dengan konstruksi batako untuk mengejar target pembangunan rumah dengan waktu yang terbatas," kata Agus dalam rilisnya di Jakarta, Senin (28/10/2013).
Bupati/Walikota, imbuhnya, juga diminta segera memastikan lokasi tidak bermasalah baik secara yuridis dan teknis (clean and clear) dan menetapkan dalam SK Bupati/Wali Kota serta menetapkan SK penerima bantuan rumah khusus.
Agar lebih optimalnya dalam pemanfaatan lahan untuk pembangunan rumah diperlukan adanya kajian ulang desain baik site plan maupun DED serta dukungan pemda dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan di lapangan.
Sementara Sekda Pemprov NTT Frans Salem mengungkapkan, mewakili masyarakat Provinsi NTT, dirinya mengucapkan terima kasih atas perhatian pemerintah pusat yang ingin membangun rumah layak bagi para warga baru asal Timor Leste tersebut.
Kendati demikian, dia juga mengingatkan bahwa warga lokal di provinsi tersebut juga banyak yang belum memiliki rumah layak sehingga perlu mendapat perhatian bantuan perumahan dengan skema lain, yaitu pembangunan rumah swadaya.
"Kami akan segera melakukan identifikasi lahan-lahan di setiap kabupaten/kota yang dapat dijadikan lokasi pembangunan rumah dari Kemenpera. Untuk itu, Pemprov NTT bersama para kepala daerah yang ada akan saling bersinergi agar pembangunan rumah untuk warga baru asal Timor Leste bisa segera diselesaikan," tandasnya.
Deputi Bidang Pengembangan Kawasan Kemenpera Agus Sumargiarto mengungkapkan, selain pertanahan, beberapa permasalahan umum yang dihadapi, diantaranya sering terjadi pemindahan lokasi/tanah seperti perubahan site plan, pemindahan bahan, peralatan dan tenaga kerja, ada sebagian lokasi yang kontur tanahnya tidak layak untuk permukiman.
Selain itu, tenaga kerja kurang terampil karena terbiasa mengerjakan dengan cara konvensional sehingga perlu mengubah cara kerja dan proses kerja agar hasilnya maksimal, lokasi sisipan menyebar sehingga menyulitkan pelaksanaan pembangunan rumah khusus.
"Kemenpera mengupayakan beberapa solusi sebagai tindak lanjut penyelesaian masalah tersebut, antara lain mengusulkan perubahan desain konstruksi rumah khusus dengan konstruksi batako untuk mengejar target pembangunan rumah dengan waktu yang terbatas," kata Agus dalam rilisnya di Jakarta, Senin (28/10/2013).
Bupati/Walikota, imbuhnya, juga diminta segera memastikan lokasi tidak bermasalah baik secara yuridis dan teknis (clean and clear) dan menetapkan dalam SK Bupati/Wali Kota serta menetapkan SK penerima bantuan rumah khusus.
Agar lebih optimalnya dalam pemanfaatan lahan untuk pembangunan rumah diperlukan adanya kajian ulang desain baik site plan maupun DED serta dukungan pemda dalam pengawasan pelaksanaan pembangunan di lapangan.
Sementara Sekda Pemprov NTT Frans Salem mengungkapkan, mewakili masyarakat Provinsi NTT, dirinya mengucapkan terima kasih atas perhatian pemerintah pusat yang ingin membangun rumah layak bagi para warga baru asal Timor Leste tersebut.
Kendati demikian, dia juga mengingatkan bahwa warga lokal di provinsi tersebut juga banyak yang belum memiliki rumah layak sehingga perlu mendapat perhatian bantuan perumahan dengan skema lain, yaitu pembangunan rumah swadaya.
"Kami akan segera melakukan identifikasi lahan-lahan di setiap kabupaten/kota yang dapat dijadikan lokasi pembangunan rumah dari Kemenpera. Untuk itu, Pemprov NTT bersama para kepala daerah yang ada akan saling bersinergi agar pembangunan rumah untuk warga baru asal Timor Leste bisa segera diselesaikan," tandasnya.
(rna)
Explore More