BPH Migas kembali desak pemerintah tidak ekspor gas

Sindonews.com - Pemerintah diharapkan dapat mengutamakan kebutuhan domestik gas bumi, ketimbang mengekspor ke luar Negeri. Sebab itu, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menekankan tata niaga gas terutama untuk kebutuhan dalam negeri harus menjadi perhatian serius pemerintah.

Wakil Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Fahmi Harsandono Matori mengatakan, langkah tersebut sangat penting demi menjaga keamanan pasokan kebutuhan domestik, daya jangkau konsumen dan pertumbuhan ekonomi nasional.

“Kepentingan nasional harus jadi prioritas. Karena itu, saatnya kita mendorong semua pihak untuk membangun infrastruktur energi khususnya di bidang gas bumi, sehingga tidak akan diekspor lagi. Namun, dimanfaatkan untuk kepentingan nasional,” kata Fahmi dalam keterangan resminya kepada Sindonews, Sabtu (9/11/2013).

Sebelumnya, BPH Migas mengungkapkan ekspor gas yang harganya hanya setengah Bahan Bakar Minyak (BBM) menyebabkan negara justru mengalami kerugian.

Mereka mencatat setiap Lsp (liter setara premium/solar) gas bumi yang diekspor dibutuhkan 1 liter BBM sebagai gantinya. Sementara, harga gas sebesar 55 persen (harga 1 liter BBM), sehingga setiap 1 liter gas yang diekspor menyebabkan negara kehilangan devisa 45 persen harga BBM per liter, dengan catatan harga minyak mentah ICP sebesar USD111 per barel dengan nilai tukar Rp9.000 per USD dan harga BBM di pasar Rp8.462 per liter.