ADHI klaim monorel rute ini hemat BBM Rp1,5 T
Kamis, 05 Desember 2013 - 17:32 WIB
ADHI klaim monorel rute ini hemat BBM Rp1,5 T
A
A
A
Sindonews.com - PT Adhi Karya Tbk (ADHI) mengklaim dengan terealisasinya pembangunan monerel rute Bekasi Timur-Cawang, Cibubur-Cawang serta Cawang-Kuningan diharapkan dapat mendukung upaya pemerintah menekan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi.
"Pembangunan ini membantu pemerintah menghemat anggaran subsidi BBM sebesar Rp1,5 triliun. Pasalnya, transportasi ini dapat mengangkut hingga 30 ribu penumpang setiap hari," kata Direktur Utama ADHI Kiswodarmawan di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Kamis (5/12/2013).
Selain dapat mendukung pemerintah dalam menekan penggunaan BBM bersubsidi, terealisasinya pembangunan ini diharapkan juga dapat mengurangi waktu tempuh tenaga kerja yang bertempat tinggal di luar Jakarta.
"Semua itu yang mau jadi sasaran kami. Pembangunan monorel ini karena saya mau bantu saving dan bantu orang-orang yang bekerja di wilayah luar Jakarta yang banyak," ujar dia.
Sayangnya, Kiswodarmawan menuturkan, realisasi proyek ini masih tekendala oleh Peraturan Presiden (Perpres) yang tak kunjung turun. Hal ini sangat penting mengingat Perpres ini diperlukan sebagai payung hukum.
"Sekarang tunggu Perpres-nya saja. Untuk membangun ini, kita membutuhkkan Perpres karena lintas provinsi," tutur dia.
"Pembangunan ini membantu pemerintah menghemat anggaran subsidi BBM sebesar Rp1,5 triliun. Pasalnya, transportasi ini dapat mengangkut hingga 30 ribu penumpang setiap hari," kata Direktur Utama ADHI Kiswodarmawan di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Kamis (5/12/2013).
Selain dapat mendukung pemerintah dalam menekan penggunaan BBM bersubsidi, terealisasinya pembangunan ini diharapkan juga dapat mengurangi waktu tempuh tenaga kerja yang bertempat tinggal di luar Jakarta.
"Semua itu yang mau jadi sasaran kami. Pembangunan monorel ini karena saya mau bantu saving dan bantu orang-orang yang bekerja di wilayah luar Jakarta yang banyak," ujar dia.
Sayangnya, Kiswodarmawan menuturkan, realisasi proyek ini masih tekendala oleh Peraturan Presiden (Perpres) yang tak kunjung turun. Hal ini sangat penting mengingat Perpres ini diperlukan sebagai payung hukum.
"Sekarang tunggu Perpres-nya saja. Untuk membangun ini, kita membutuhkkan Perpres karena lintas provinsi," tutur dia.
(rna)
