RI bisa jadi negara maju jika pemerintah perhatikan UMKM

Sindonews.com - Indonesia bisa menjadi negara maju secara ekonomi jika pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) serius diperhatikan pemerintah. Perekonomian Indonesia yang sebagian besar ditopang UMKM merupakan potensi besar yang bisa digarap.

Hal tersebut dikatakan CEO MNC Group, Hary Tanoesoedibjo dalam dialog kebangsaan dan lintas tokoh Aceh di Hotel The Pade, Banda Aceh. "Sebagian besar ekonomi kita ditopang sektor ekonomi menengah. Berbeda dengan India yang ditopang beberapa konglomerat," katanya, Selasa (10/12/2013).

Menurutnya, Indonesia kini memiliki sekitar 17 juta UMKM. Di mana posisinya bisa dimanfaatkan untuk membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat dengan cara meningkatkan produktivitasnya. Namun, sulitnya UMKM mendapat akses modal dengan bunga ringan selama ini jadi masalah.

HT, sapaan akrab Hary Tanoesoedibjo menilai, pemerintah sama sekali belum melihat UMKM sebagai potensi yang mestinya bisa dikembangkan. Caranya adalah memberi modal dari sumber Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk mereka mengembangkan usahanya.

"Katakanlah APBN kita Rp1.000 triliun, kita ambil 10 persen atau Rp100 triliunnya tiap tahun untuk kita biayai 17 juta UKM. Masing-masing kita kasih Rp10 juta dalam bentuk pinjaman," ujarnya.

Dengan modal itu, lanjut HT, mereka bisa meningkatkan produktivitas secara berkelanjutan, sehingga UMKM bisa terus tumbuh lebih besar dan merangsang orang-orang untuk berjiwa usaha. Hal ini bisa meningkatkan pajak dan perkapita negara.

Selain faktor akses modal, calon Wakil Presiden RI dari Partai Hanura itu menilai, negara belum mampu memberi kenyamanan dan kepastian hukum kepada pelaku ekonomi menengah ke bawah. Seringkali kebijakan pemerintah itu tak menyentuh masyarakat ekonomi menengah ke bawah.

Selain UMKM, sektor perikanan dan pertanian dinilai juga belum mendapat perhatian serius dari pemerintah. "Nelayan kita masih tertinggal jauh dibanding nelayan katakanlah Thailand," sebut HT.

Menurutnya, Nelayan Thailand jauh lebih sejahtera karena negara memperhatikannya. Mereka diberikan akses modal, infrastrukturnya mendukung dan mendapat pelatihan pengembangan kapasitas.

"Sedangkan nelayan kita sejak 10 tahun lalu pola menangkap ikannya masih begitu-begitu saja," pungkas dia.