KPPU nilai kenaikan suku bunga BI keliru
Jum'at, 20 Desember 2013 - 20:03 WIB
KPPU nilai kenaikan suku bunga BI keliru
A
A
A
Sindonews.com - Ketua KPPU M Nawir Messi menyatakan, kenaikan BI Rate atau suku bunga acuan merupakan respon kebijakan pemerintah yang keliru. Pemerintah dinilainya salah kaprah dengan menyelesaikan semua paket-paket kebijakan jangka pendek yang tidak relevan.
“Dampaknya luar biasa di industri perbankan. Bisa dikatakan perbankan kita itu merampok uang rakyat melalui permainan suku bunga itu," ujar Nawir, Jumat (20/12/2013).
Hal senada dikemukakan Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Sulsel, Zulkarnain Arif. Dia mengatakan, suku bunga yang tinggi jadi lahan empuk perbankan, sehingga sektor UMKM jadi terpinggirkan. Padahal, sektor ini memiliki kontribusi cukup tinggi.
“Suku bunga kredit memiliki selisih cukup singnifikan dengan suku simpanan dan deposito,” ungkapnya, sambil menambahkan rata-rata bank memberikan bunga 14-21 persen bagi UMKM, sedangkan korporasi besar 12-15 persen.
Jika dibandingkan dengan China yang hanya 1-5 persen untuk UMKM dan Thailand 5-7 persen, menurut Zulkarnain efisiensi perbankan di Indonesia sangat rendah, dengan biaya operasi mencapai 75 persen dari pendapatan nasional.
“Dampaknya luar biasa di industri perbankan. Bisa dikatakan perbankan kita itu merampok uang rakyat melalui permainan suku bunga itu," ujar Nawir, Jumat (20/12/2013).
Hal senada dikemukakan Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Sulsel, Zulkarnain Arif. Dia mengatakan, suku bunga yang tinggi jadi lahan empuk perbankan, sehingga sektor UMKM jadi terpinggirkan. Padahal, sektor ini memiliki kontribusi cukup tinggi.
“Suku bunga kredit memiliki selisih cukup singnifikan dengan suku simpanan dan deposito,” ungkapnya, sambil menambahkan rata-rata bank memberikan bunga 14-21 persen bagi UMKM, sedangkan korporasi besar 12-15 persen.
Jika dibandingkan dengan China yang hanya 1-5 persen untuk UMKM dan Thailand 5-7 persen, menurut Zulkarnain efisiensi perbankan di Indonesia sangat rendah, dengan biaya operasi mencapai 75 persen dari pendapatan nasional.
(dmd)
Lihat Juga :
