Penjualan rumah kelas menengah 2014 diprediksi lesu
A
A
A
Sindonews.com - Tahun ini dianggap sebagai tahun politik seiring digelarnya pemilihan umum (pemilu) legislatif dan presiden. Namun, kondisi ini juga berdampak pada sektor properti.
Khususnya pada penjualan perumahan tipe cluster atau rumah high middle class dengan kisaran harga Rp500 juta ke atas. "Tahun ini bisa disebut sebagai tahun politik. Dipastikan penjualan rumah menengah ke atas seperti Rp500 juta sampai Rp1 miliar menurun. Mungkin saja, konsumen mengalihkan dananya untuk dana politik," ujar Komisaris PT Griya Bukit Mas, Abdul Khaer, Rabu (1/1/2014).
Dia mengatakan, bisnis properti di Depok memang masih menjanjikan. Namun, untuk tahun politik banyak masyarakat akan berpikir ulang untuk mengambil rumah. Apalagi, bila mereka adalah calon anggota legislatif maupun donatur.
Menurutnya, hal yang sama juga berlaku bagi kepemilikan rumah kedua. "Kalau di perbankan, di akhir tahun itu lebih banyak mencari dana pihak ketiga dan jarang pembiayaan untuk properti. Nanti, di pekan kedua dan ketiga Januari biasanya pihak perbankan mulai ada kucuran dana di sektor properti," jelasnya.
Ketua Himpunan Pengusaha Muda (Hipmi) Kota Depok, Mustofa Dwi Putranto mengatakan, setiap mendekati masa pemilu pergerakan properti ikut melambat. Terutama bagi perumahan tipe menengah ke atas.
"Memang benar, setiap memasuki tahun politik dalam bidang properti terkena dampaknya," ujar dia.
Mustofa mengungkapkan, pihak perbankan masih menunggu dampak atau gejolak ekonomi yang terjadi. Terlebih lagi, pengembang perumahan kelas menengah-atas yang sering berhubungan dengan perbankan.
"Perbankan juga masih wait and see di tahun politik ini. Mereka juga masih menunggu apakah ada gejolak ekonomi, seperti suku bunga dan lainnya," pungkasnya.
Khususnya pada penjualan perumahan tipe cluster atau rumah high middle class dengan kisaran harga Rp500 juta ke atas. "Tahun ini bisa disebut sebagai tahun politik. Dipastikan penjualan rumah menengah ke atas seperti Rp500 juta sampai Rp1 miliar menurun. Mungkin saja, konsumen mengalihkan dananya untuk dana politik," ujar Komisaris PT Griya Bukit Mas, Abdul Khaer, Rabu (1/1/2014).
Dia mengatakan, bisnis properti di Depok memang masih menjanjikan. Namun, untuk tahun politik banyak masyarakat akan berpikir ulang untuk mengambil rumah. Apalagi, bila mereka adalah calon anggota legislatif maupun donatur.
Menurutnya, hal yang sama juga berlaku bagi kepemilikan rumah kedua. "Kalau di perbankan, di akhir tahun itu lebih banyak mencari dana pihak ketiga dan jarang pembiayaan untuk properti. Nanti, di pekan kedua dan ketiga Januari biasanya pihak perbankan mulai ada kucuran dana di sektor properti," jelasnya.
Ketua Himpunan Pengusaha Muda (Hipmi) Kota Depok, Mustofa Dwi Putranto mengatakan, setiap mendekati masa pemilu pergerakan properti ikut melambat. Terutama bagi perumahan tipe menengah ke atas.
"Memang benar, setiap memasuki tahun politik dalam bidang properti terkena dampaknya," ujar dia.
Mustofa mengungkapkan, pihak perbankan masih menunggu dampak atau gejolak ekonomi yang terjadi. Terlebih lagi, pengembang perumahan kelas menengah-atas yang sering berhubungan dengan perbankan.
"Perbankan juga masih wait and see di tahun politik ini. Mereka juga masih menunggu apakah ada gejolak ekonomi, seperti suku bunga dan lainnya," pungkasnya.
(izz)