Pedagang tuntut Pemda Salatiga segera impor sapi

Sindonews.com - Ratusan pedagang daging sapi di Pasar Raya I Salatiga hari ini mogok kerja. Aksi ini dilakukan untuk menuntut pemerintah supaya melakukan impor guna menekan tingginya harga daging sapi.

Dalam aksi tersebut, para pedagang tetap datang ke lapaknya sekitar pukul 07.00 WIB, namun mereka hanya memasang spanduk dari MMT yang berisi tuntutan pedagang daging sapi. Adapun tuntutan itu ada empat poin, yaitu masukkan sapi impor, larang sapi keluar dari Jateng, jangan timbun sapi dan batasi impor daging sapi.

Ketua Paguyuban Pedagang Daging Sapi Pasar Raya I Salatiga Apriliatun mengatakan, selain menuntut dan menyampaikan aspirasi kepada pemerintah, aksi mogok ini juga sebagai bentuk keprihatinan para pedagang daging sapi di Salatiga terhadap tingginya harga sapi. Sebab, mahalnya sapi berdampak negatif pada perdagangan daging sapi.

"Kalau harga sapi tinggi, otomatis harga jual daging sapi juga tinggi. Kondisi ini membuat penjualan daging sapi lesu karena harganya tidak terjangkau konsumen dan pedagang bangkrut," katanya, Minggu (19/1/2014).

Menurutnya, harga jual daging sapi di Salatiga saat ini sudah menembus Rp95.000 per kilogram (kg). Harga tersebut sudah tidak terjangkau oleh konsumen rumah tangga. "Hanya penjual bakso yang masih mampu membeli daging sapi. Jika kondisi ini berlangsung lama, tidak lama lagi pedagang bangkrut," ujarnya.

Dia menyatakan, kenaikan harga daging sapi selain disebabkan oleh tingginya harga sapi juga dikarenakan banyak sapi dari Jawa Tengah yang dijual ke luar daerah. Sebab harga sapi daerah lain lebih tinggi.

"Untuk itu kami mendesak kepada pemerintah, agar segera mengimpor sapi dan pengawasan supaya sapi di Jawa Tengah tidak keluar ke daerah (provinsi) lain," kata dia.

Menanggapi tuntutan pedagang daging sapi tersebut, Wakil Wali Kota Salatiga Muh Haris menyatakan, pihaknya tidak bisa berbuat banyak lantaran masalah lonjakan harga adalah permasalahan nasional. Sehingga, Pemkot Salatiga kesulitan melakukan intervensi terhadap sistem perdagangan sapi maupun daging sapi.

"Itu sudah menjadi masalah nasional. Yang bisa melakukan intervensi level kementerian. Meski demikian, kami tetap mengakomodasi aspirasi para pedagang dan akan menyampaikan ke Pemprov Jawa Tengah," katanya.

Lebih jauh Haris menyatakan, saat ini Jawa Tengah belum mandiri pangan. Dengan adanya pengurangan kuota impor sapi menyulitkan pedagang dalam mendapatkan sapi, sehingga memicu kenaikan harga.

"Menilik kondisi riil di lapangan, sapi impor memang harus ditambah. Tapi jika itu dilakukan rawan dipolitisasi," pungkasnya.