Sulsel miliki Koperasi terbanyak di Indonesia

Sindonews.com - Dari total 200.808 unit koperasi yang ada di Indonesia, sebanyak 8.180 diantaranya berada di Sulawesi Selatan (Sulsel). Angka tersebut menempatkan daerah ini sebagai wilayah dengan jumlah koperasi terbanyak di Indonesia.

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Syarifuddin Hasan mengungkapkan, pihaknya sangat mengapresiasi perkembangan koperasi di Sulsel. Sektor ini diyakini mampu mendorong perekonomian dan menyerap banyak tenaga kerja.

"Kita harapkan terus tumbuh. Pemerintah pun terus memberdayakan koperasi dan usaha mikro kecil menengah. Apalagi ke depan Indonesia akan menjadi salah satu negara favorit tujuan investasi setelah China dan India," ungkapnya saat memberikan kuliah umum di Universitas Negeri Makassar (UNM), Senin (20/1/2014).

Menurutnya, salah satu upaya pemerintah memajukan koperasi dan usaha kecil, dengan mengucurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR), di mana realisasi dalam enam tahun sejak digulirkan pada 2007, telah mencapai Rp133,8 triliun dengan jumlah debitur 9,8 juta.

Namun, masih banyak masyarakat Indonesia yang tidak tertarik menjadi pengusaha. Data Kementerian Koperasi menyebutkan, 83 persen lulusan perguruan tinggi di Indonesia lebih memilih menjadi karyawan baik swasta maupun Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Jumlah sarjana yang berminat menjadi pengusaha hanya 6,4 persen. Padahal generasi muda Indonesia harus tampil dalam menghadapi ASEAN Economic Cummunity (AEC) 2015. Karena itu, dia berharap ke depan pola pikir mahasiswa Indonesia harus dirubah, dari pencari kerja menjadi pencipta lapangan kerja.

"Dalam menciptakan lapangan kerja bukanlah hal yang mudah. Akan ada banyak tantangan dan risiko. Tapi jika sukses, hasilnya tidak hanya bermanfaat bagi diri sendiri, tapi juga keluarga, lingkungan, dan negara," kata Syarif.

Direktur Makassarprenuer, Bahrul Ulum mengatakan, jumlah pengusaha di daerah ini masih berkisar 0,21 persen dari jumlah delapan juta penduduk Sulsel. Sementara idealnya jumlah pengusaha mencapai dua persen dari jumlah penduduk.

"Masih banyak masyarakat beranggapan bahwa yang namanya bekerja itu masuk pagi dan pulang sore. Ini dibuktikan dengan jumlah pendaftar PNS yang tinggi. Harusnya pemerintah menghentikan penerimaan PNS, sehingga para sarjana untuk mau berusaha," kata Bahrul.

Dia menambahkan, masalah yang menghambat dunia usaha juga terkadang berasal dari pemerintah. Karena banyaknya prosedur yang harus dilalui untuk mendirikan sebuah perusahaan. Terbukti indeks kemudahan berinvestasi di Indonesia masih kalah dengan Singapura.

Negeri tetangga tersebut hanya membutuhkan waktu tiga hari sedang Indonesia bisa sampai satu bulan dengan memenuhi persyaratan mulai dari tingkat RT sampai ke banyak dinas terkait. Selain itu, pelaku UMKM juga merasa berat dengan adanya aturan pajak 1 persen.