Negara tutup rekening liar PNS dan pejabat Rp15 T
Negara tutup rekening liar PNS dan pejabat Rp15 T
A
A
A
Sindonews.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku telah menutup 9.294 rekening liar milik para Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pejabat negara dengan saldo yang diserahkan kembali ke kas negara senilai total Rp15 triliun.
Hal tersebut dikatakannya saat penandatanganan MoU peningkatan akuntabilitas keuangan negara di gedung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Jakarta, Rabu (22/1/2014).
"Tadi pagi saya minta datanya ke Kementerian Keuangan, ternyata jumlah rekening liar yang ditertibkan mencapai 46.586 rekening. Setelah dipelajari maka 9.294 rekening ditutup dan saldo yang diserahkan ke kas negara sebesar Rp7,1 triliun dan USD11,8 juta setara Rp8 triliun," jelas Presiden.
Diakui SBY, angka sedemikian besar merupakan akumulasi aset rekening liar milik para pejabat negara semenjak sistem pencegahan dan penutupan rekening liar diberlakukan sejak 2007.
Penertiban yang dilakukan oleh pemerintah bekerja sama dengan BPK ini wajib dilakukan karena besaran ekonomi Indonesia yang terus tumbuh dan sejalan dengan hal tersebut peluang untuk melakukan korupsi semakin besar.
"Tahun ini besaran APBN kita mendekati Rp2.000 triliun. Kalau sampai ada kebocoran 1 persen saja jumlah yang diselewengkan bisa Rp20 triliun, sedangkan diselewengkan 10 persen bisa mencapai Rp200 triliun. Banyak sekali itu," tandas SBY.
Hal tersebut dikatakannya saat penandatanganan MoU peningkatan akuntabilitas keuangan negara di gedung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Jakarta, Rabu (22/1/2014).
"Tadi pagi saya minta datanya ke Kementerian Keuangan, ternyata jumlah rekening liar yang ditertibkan mencapai 46.586 rekening. Setelah dipelajari maka 9.294 rekening ditutup dan saldo yang diserahkan ke kas negara sebesar Rp7,1 triliun dan USD11,8 juta setara Rp8 triliun," jelas Presiden.
Diakui SBY, angka sedemikian besar merupakan akumulasi aset rekening liar milik para pejabat negara semenjak sistem pencegahan dan penutupan rekening liar diberlakukan sejak 2007.
Penertiban yang dilakukan oleh pemerintah bekerja sama dengan BPK ini wajib dilakukan karena besaran ekonomi Indonesia yang terus tumbuh dan sejalan dengan hal tersebut peluang untuk melakukan korupsi semakin besar.
"Tahun ini besaran APBN kita mendekati Rp2.000 triliun. Kalau sampai ada kebocoran 1 persen saja jumlah yang diselewengkan bisa Rp20 triliun, sedangkan diselewengkan 10 persen bisa mencapai Rp200 triliun. Banyak sekali itu," tandas SBY.
(gpr)
Explore More