SBY: Uang negara Rp1 pun harus dipertanggungjawabkan
Rabu, 22 Januari 2014 - 15:33 WIB
SBY: Uang negara Rp1 pun harus dipertanggungjawabkan
A
A
A
Sindonews.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengemukakan, meskipun dalam 10 tahun terakhir ini progress penertiban administrasi keuangan baik yang dilaksanakan jajaran pemerintah maupun non pemerintah telah menunjukkan kemajuan yang nyata, tugas dan tantangan Badan Pengawas Keuangan (BPK) dan pemerintah semakin besar.
“Di satu sisi ekonomi kita tumbuh, penerimaan negara meningkat dan APBN serta APBD makin besar tapi di sisi lain mari kita pastikan uang negara itu satu rupiahpun dapat dipertanggungjawabkan. Tidak ada penyimpangan, dan semuanya digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat Indonesia,” kata SBY saat menyaksikan penandatanganan Komitmen Bersama 'Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Negara' di Auditorium Gedung BPK, Jakarta, Rabu (22/1/2014).
SBY mengisahkan, pada awal 2007 lalu, ia meminta data kepada Menteri Keuangan tentang aset-aset negara dan juga tentang isu rekening liar. Namun, waktu itu data itu belum betul-betul well consolidated belum siap benar. Oleh karena itu, pada 2007 itu pula, SBY mengeluarkan instruksi kepada Menteri Keuangan untuk menertibkan yang disebut rekening liar menjadi rekening yang sah.
Presiden menyampaikan, pendataan aset negara meskipun belum rampung, tapi sudah banyak yang ditertibkan, yang tadinya antah berantah siapa yang memiliki, siapa yang mengelola dan apa kegunaannya, telah ditertibkan.
“Saya ingin makin ke depan penertiban ini terus dilakukan, dan pada saatnya nanti negara ini akan memiliki data yang sahih dan valid menyangkut bukan hanya keunagan negara tapi juga aset negara,” tutur SBY.
Dalam acara yang dihadiri oleh Wakil Presiden Boediono dan para pimpinan lembaga negara ini, SBY mengemukakan, dalam 9 tahun lebih ini ekonomi Indonesia tumbuh pesat, pendapatan juga meningkat secara signifikan, sehingga APBN dan APBD meningkat dengan pesat. Jika pada 2005 lalu, APBN nilainya masih sekitar Rp400 triliun lebih, tahun ini mendekati Rp2.000 triliun.
“Ini kita syukuri, tetapi tantangannya adalah besarnya APBN dan APBD dan termasuk transfer dana ke daerah yang dulu kecil sekarang pusat ke daerah jumlahnya lebih dari Rp600 triliun sehingga diperlukan pemeriksaan dan pengawasan yang lebih baik dan lebih efektif, lebih objektif bukan hanya sesuatu yang manual dan bahkan harus beralih menggunakan system yang sudah dikenalkan oleh BPK e-audit yang terbebas dari kekeliruan dan penyimpangan dalam pemeriksaan dan pengawasan itu,” paparnya.
Namun SBY mengingatkan, kalau APBN lebih Rp2.000 triliun ada kebocoran 1 persen saja, itu sudah Rp20 triliun, kalau kebocoran, penyimpangan bahkan korupsi itu setara dengan 10 persen jumlahnya sudah Rp200 triliun rupiah.
Karena itu, kata SBY, tugas dan tantangan BPK, tugas dan tantangan kita semua akan makin besar di masa depan, karena di satu sisi ekonomi kita tumbuh, penerimaan negara meningkat dan APBN serta APBD makin besar tapi di sisi lain mari kita pastikan uang negara itu satu rupiahpun dapat dipertanggungjawabkan. Tidak ada penyimpangan dan semuanya digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat Indonesia.
“Di satu sisi ekonomi kita tumbuh, penerimaan negara meningkat dan APBN serta APBD makin besar tapi di sisi lain mari kita pastikan uang negara itu satu rupiahpun dapat dipertanggungjawabkan. Tidak ada penyimpangan, dan semuanya digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat Indonesia,” kata SBY saat menyaksikan penandatanganan Komitmen Bersama 'Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Negara' di Auditorium Gedung BPK, Jakarta, Rabu (22/1/2014).
SBY mengisahkan, pada awal 2007 lalu, ia meminta data kepada Menteri Keuangan tentang aset-aset negara dan juga tentang isu rekening liar. Namun, waktu itu data itu belum betul-betul well consolidated belum siap benar. Oleh karena itu, pada 2007 itu pula, SBY mengeluarkan instruksi kepada Menteri Keuangan untuk menertibkan yang disebut rekening liar menjadi rekening yang sah.
Presiden menyampaikan, pendataan aset negara meskipun belum rampung, tapi sudah banyak yang ditertibkan, yang tadinya antah berantah siapa yang memiliki, siapa yang mengelola dan apa kegunaannya, telah ditertibkan.
“Saya ingin makin ke depan penertiban ini terus dilakukan, dan pada saatnya nanti negara ini akan memiliki data yang sahih dan valid menyangkut bukan hanya keunagan negara tapi juga aset negara,” tutur SBY.
Dalam acara yang dihadiri oleh Wakil Presiden Boediono dan para pimpinan lembaga negara ini, SBY mengemukakan, dalam 9 tahun lebih ini ekonomi Indonesia tumbuh pesat, pendapatan juga meningkat secara signifikan, sehingga APBN dan APBD meningkat dengan pesat. Jika pada 2005 lalu, APBN nilainya masih sekitar Rp400 triliun lebih, tahun ini mendekati Rp2.000 triliun.
“Ini kita syukuri, tetapi tantangannya adalah besarnya APBN dan APBD dan termasuk transfer dana ke daerah yang dulu kecil sekarang pusat ke daerah jumlahnya lebih dari Rp600 triliun sehingga diperlukan pemeriksaan dan pengawasan yang lebih baik dan lebih efektif, lebih objektif bukan hanya sesuatu yang manual dan bahkan harus beralih menggunakan system yang sudah dikenalkan oleh BPK e-audit yang terbebas dari kekeliruan dan penyimpangan dalam pemeriksaan dan pengawasan itu,” paparnya.
Namun SBY mengingatkan, kalau APBN lebih Rp2.000 triliun ada kebocoran 1 persen saja, itu sudah Rp20 triliun, kalau kebocoran, penyimpangan bahkan korupsi itu setara dengan 10 persen jumlahnya sudah Rp200 triliun rupiah.
Karena itu, kata SBY, tugas dan tantangan BPK, tugas dan tantangan kita semua akan makin besar di masa depan, karena di satu sisi ekonomi kita tumbuh, penerimaan negara meningkat dan APBN serta APBD makin besar tapi di sisi lain mari kita pastikan uang negara itu satu rupiahpun dapat dipertanggungjawabkan. Tidak ada penyimpangan dan semuanya digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat Indonesia.
(gpr)
Lihat Juga :
