ATEI: BK Mineral tak dukung hilirisasi
Jum'at, 07 Februari 2014 - 18:20 WIB
ATEI: BK Mineral tak dukung hilirisasi
A
A
A
Sindonews.com - Asosiasi Tembaga Emas Indonesia (ATEI) meminta Presiden SBY agar konsisten menjalankan Indonesia Incorporeted, karena bisnis mineral di Indonesia diprediksi akan mengalami penurunan.
Penurunan tersebut diakibatkan tidak tepatnya kebijakan pemerintah yang berdampak kepada tutup usaha, kredit macet, PHK, dan perekonomian daerah stagnan.
"Kita sangat menyayangkan justru di akhir pemerintahan, SBY mengeluarkan banyak kebijakan mineral yang kurang tepat dan tidak inovatif, sehingga dapat merusak bisnis mineral. Kepercayaan bisnis internasional terhadap pemerintah bisa berkurang dan akan berat untuk memulihkannya kembali," kata Ketua ATEI, Natsir Mansyur dalam rilisnya di Jakarta, Jumat (7/2/2014).
Menurutnya, pemerintah di negara yang inovatif, pembangunan smelter dinilai sebagai industri strategis bagi negara. Sehingga pengusaha yang mau membangun smelter dihargai dan diberikan insentif yang besar.
"Kalau Indonesia hanya jualan insentif berupa tax holiday dan tax allowance saja padahal itu sudah kurang zaman," ujarnya.
Pihaknya juga menyayangkan dengan adanya ketetapan Bea Keluar (BK) Mineral yang tinggi, sehingga tidak berpihak pada program hilirisasi mineral. Menurutnya, semangat pengusaha pribumi Indonesia untuk mengimplementasikan UU Minerba No 4/2009 menjadi sirna.
"Artinya, UU ini tidak bisa jalan karena ada kebijakan pemerintah yang tidak akomodatif. Misalnya penetapan bea keluar, padahal jaminan uang mendirikan smelter di negara lain tidak ada jaminan," kata Natsir.
Bisnis industri mineral, lanjut dia, juga ada di negara lain yang lebih akomodatif, infrastruktur, dan energi tersedia serta lembaga pembiayaannya yang baik. Tapi, di Indonesia penunjang bisnis industri mineral dinilai masih kurang.
Atas permasalahan BK yang tidak mendukung pada hilirisasi, ATEI mempersilakan pebisnis mineral untuk menempuh jalur hukum arbitrase internasional, MA dan MK lantaran ruang bicara pemerintah sudah tertutup.
"ATEI meminta kepada para pihak yang berwenang melakukan audit investigasi bila diperlukan. Jangan sampai ada pihak yang diuntungkan secara ilegal. Karena masalah ini cukup aneh," jelasnya.
Semangat UU Minerba ini merah putih, kata Natsir, pengusaha mendukung program hilirisasi mineral membangun smelter. Tapi jika pemerintah tidak inovatif dan akomodatif dalam mengimplementasikan UU Minerba, maka semangat pengusaha membangun smelter menjadi luntur.
Natsir mengatakan, berdasarkan laporan yang dihimpun, potensi kredit macet untuk mineral, seperti bauksit, nikel, tembaga, pasir besi, biji besi mencapai Rp45 triliun diikuti dampak setoran APBD berkurang serta tutupnya usaha penunjang bisnis mineral di daerah.
Penurunan tersebut diakibatkan tidak tepatnya kebijakan pemerintah yang berdampak kepada tutup usaha, kredit macet, PHK, dan perekonomian daerah stagnan.
"Kita sangat menyayangkan justru di akhir pemerintahan, SBY mengeluarkan banyak kebijakan mineral yang kurang tepat dan tidak inovatif, sehingga dapat merusak bisnis mineral. Kepercayaan bisnis internasional terhadap pemerintah bisa berkurang dan akan berat untuk memulihkannya kembali," kata Ketua ATEI, Natsir Mansyur dalam rilisnya di Jakarta, Jumat (7/2/2014).
Menurutnya, pemerintah di negara yang inovatif, pembangunan smelter dinilai sebagai industri strategis bagi negara. Sehingga pengusaha yang mau membangun smelter dihargai dan diberikan insentif yang besar.
"Kalau Indonesia hanya jualan insentif berupa tax holiday dan tax allowance saja padahal itu sudah kurang zaman," ujarnya.
Pihaknya juga menyayangkan dengan adanya ketetapan Bea Keluar (BK) Mineral yang tinggi, sehingga tidak berpihak pada program hilirisasi mineral. Menurutnya, semangat pengusaha pribumi Indonesia untuk mengimplementasikan UU Minerba No 4/2009 menjadi sirna.
"Artinya, UU ini tidak bisa jalan karena ada kebijakan pemerintah yang tidak akomodatif. Misalnya penetapan bea keluar, padahal jaminan uang mendirikan smelter di negara lain tidak ada jaminan," kata Natsir.
Bisnis industri mineral, lanjut dia, juga ada di negara lain yang lebih akomodatif, infrastruktur, dan energi tersedia serta lembaga pembiayaannya yang baik. Tapi, di Indonesia penunjang bisnis industri mineral dinilai masih kurang.
Atas permasalahan BK yang tidak mendukung pada hilirisasi, ATEI mempersilakan pebisnis mineral untuk menempuh jalur hukum arbitrase internasional, MA dan MK lantaran ruang bicara pemerintah sudah tertutup.
"ATEI meminta kepada para pihak yang berwenang melakukan audit investigasi bila diperlukan. Jangan sampai ada pihak yang diuntungkan secara ilegal. Karena masalah ini cukup aneh," jelasnya.
Semangat UU Minerba ini merah putih, kata Natsir, pengusaha mendukung program hilirisasi mineral membangun smelter. Tapi jika pemerintah tidak inovatif dan akomodatif dalam mengimplementasikan UU Minerba, maka semangat pengusaha membangun smelter menjadi luntur.
Natsir mengatakan, berdasarkan laporan yang dihimpun, potensi kredit macet untuk mineral, seperti bauksit, nikel, tembaga, pasir besi, biji besi mencapai Rp45 triliun diikuti dampak setoran APBD berkurang serta tutupnya usaha penunjang bisnis mineral di daerah.
(izz)
Lihat Juga :
