Kebangkrutan Merpati, kegagalan pemerintah
Selasa, 11 Februari 2014 - 13:16 WIB
Kebangkrutan Merpati, kegagalan pemerintah
A
A
A
Sindonews.com - Sebagai perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), nasib PT Merpati Nusantara Airlines (Perser) akan sangat bergantung pada keseriusan dan konsistensi dari pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya.
Pengamat penerbangan dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Arista Admadjati mengatakan, ketegasan Menteri Keuangan dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi kunci utama mengakhiri sakit Merpati.
"Merpati itu kan BUMN, gagalnya Merpati ya berarti kegagalan pemerintah juga. Harusnya pemerintah turun penuh membina BUMN-nya," terang Arista kepada Sindonews, Selasa (11/2/2014).
Menurutnya, selain komitmen, kecekatan dan menyegerakan putusan untuk mencairkan suntikan dana bagi BUMN yang tengah sakit, sangat diperlukan agar Merpati dapat kembali mengudara.
"Harus cepat, karena izin penerbangannya bisa-bisa keburu dicabut kalau terlalu lama berhenti operasi," ujarnya.
Seperti diketahui, Merpati memiliki utang yang sangat besar ke sejumlah pihak yang jumlahnya lebih dari Rp6,7 triliun. Sebesar 75 persen di antaranya kepada pemerintah, dan BUMN seperti Pertamina dan Angkasa Pura, serta Bank Mandiri. Saat ini pesawat Merpati yang beroperasi tinggal empat unit.
Sebelumnya diberitakan, Sekretaris Jenderal Indonesia National Air Carriers Association (INACA), Tengku Burhanuddin menilai, masalah bangkrutnya Merpati berasal dari silih bergantinya jajaran direksi dalam manajemen.
Selain itu, permasalahan di dalam manajemen Merpati karena adanya campur tangan sejumlah kepentingan dalam pengambilan keputusan di manajemen. Pada 2001, perseroan memutuskan menggunakan pesawat yang tidak komersial sehingga menimbulkan utang yang menumpuk.
"Saat itu permasalahan Garuda Indonesia lebih ke masalah keuangan bukan operasional, Kementerian BUMN lantas menurunkan ahli keuangan Robby Djohan dengan restrukturisasi utang. Sayangnya pemegang saham (pemerintah) tidak menurunkan ahli keuangan dalam jajaran direksi Merpati, namun lebih ke operasional dan ahli marketing," kata Tengku beberapa waktu lalu.
Pengamat penerbangan dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Arista Admadjati mengatakan, ketegasan Menteri Keuangan dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi kunci utama mengakhiri sakit Merpati.
"Merpati itu kan BUMN, gagalnya Merpati ya berarti kegagalan pemerintah juga. Harusnya pemerintah turun penuh membina BUMN-nya," terang Arista kepada Sindonews, Selasa (11/2/2014).
Menurutnya, selain komitmen, kecekatan dan menyegerakan putusan untuk mencairkan suntikan dana bagi BUMN yang tengah sakit, sangat diperlukan agar Merpati dapat kembali mengudara.
"Harus cepat, karena izin penerbangannya bisa-bisa keburu dicabut kalau terlalu lama berhenti operasi," ujarnya.
Seperti diketahui, Merpati memiliki utang yang sangat besar ke sejumlah pihak yang jumlahnya lebih dari Rp6,7 triliun. Sebesar 75 persen di antaranya kepada pemerintah, dan BUMN seperti Pertamina dan Angkasa Pura, serta Bank Mandiri. Saat ini pesawat Merpati yang beroperasi tinggal empat unit.
Sebelumnya diberitakan, Sekretaris Jenderal Indonesia National Air Carriers Association (INACA), Tengku Burhanuddin menilai, masalah bangkrutnya Merpati berasal dari silih bergantinya jajaran direksi dalam manajemen.
Selain itu, permasalahan di dalam manajemen Merpati karena adanya campur tangan sejumlah kepentingan dalam pengambilan keputusan di manajemen. Pada 2001, perseroan memutuskan menggunakan pesawat yang tidak komersial sehingga menimbulkan utang yang menumpuk.
"Saat itu permasalahan Garuda Indonesia lebih ke masalah keuangan bukan operasional, Kementerian BUMN lantas menurunkan ahli keuangan Robby Djohan dengan restrukturisasi utang. Sayangnya pemegang saham (pemerintah) tidak menurunkan ahli keuangan dalam jajaran direksi Merpati, namun lebih ke operasional dan ahli marketing," kata Tengku beberapa waktu lalu.
(izz)
Lihat Juga :
