Hatta: 25 perusahaan tambang siap diikat kontrak baru
Kamis, 06 Maret 2014 - 17:16 WIB
Hatta: 25 perusahaan tambang siap diikat kontrak baru
A
A
A
Sindonews.com - Melihat adanya kemajuan proses renegosiasi kontrak kerja (KK) perusahaan tambang batu bara, Menteri Kordinator bidang Perekonomian, Hatta Rajasa meminta perlu adanya proses akselarasi.
Sementara, perusahaan yang telah menyelesaikan renegosiasi untuk segera diikat dalam sebuah kesepakatan baru. Dari 112 perusahaan yang melakukan renegosiasi KK, sebanyak 25 perusahaan telah menyelesaikan tahap renegosiasi tersebut.
"Dalam rapat koordinasi hari ini saya meminta akan akselarasi renegosiasi tersebut dan yang sudah selesai segera diikat dalam kontrak baru," kata Hatta di Gedung Kemenko Perekonomia, Kamis (6/3/2014).
Hatta sebagai koordinator tim renegosiasi tersebut, kembali menegaskan untuk konsisten melakukan pemurnian dan pemrosesan barang mentah di dalam negeri.
Beberapa poin yang dibicarakan dalam renegosiasi tersebut yaitu pengurangan luas lahan, penggunaan produksi dalam negeri, divestasi, royalti dan penerimaan negara.
Para pengusaha tambang juga diwajibkan untuk melakukan proses pengolahan dan pemurnian barang mentah di dalam negeri.
"Ini ibarat mundur satu dua langkah untuk lompat sepuluh langkah. Hal ini akan terus meningkat dan puncaknya adalah pada 2017," pungkas dia.
Sementara, perusahaan yang telah menyelesaikan renegosiasi untuk segera diikat dalam sebuah kesepakatan baru. Dari 112 perusahaan yang melakukan renegosiasi KK, sebanyak 25 perusahaan telah menyelesaikan tahap renegosiasi tersebut.
"Dalam rapat koordinasi hari ini saya meminta akan akselarasi renegosiasi tersebut dan yang sudah selesai segera diikat dalam kontrak baru," kata Hatta di Gedung Kemenko Perekonomia, Kamis (6/3/2014).
Hatta sebagai koordinator tim renegosiasi tersebut, kembali menegaskan untuk konsisten melakukan pemurnian dan pemrosesan barang mentah di dalam negeri.
Beberapa poin yang dibicarakan dalam renegosiasi tersebut yaitu pengurangan luas lahan, penggunaan produksi dalam negeri, divestasi, royalti dan penerimaan negara.
Para pengusaha tambang juga diwajibkan untuk melakukan proses pengolahan dan pemurnian barang mentah di dalam negeri.
"Ini ibarat mundur satu dua langkah untuk lompat sepuluh langkah. Hal ini akan terus meningkat dan puncaknya adalah pada 2017," pungkas dia.
(izz)
Lihat Juga :
