Pemerintah diminta hapus subsidi BBM secara bertahap
Selasa, 01 April 2014 - 12:15 WIB
Pemerintah diminta hapus subsidi BBM secara bertahap
A
A
A
Sindonews.com - Asian Development Bank (ADB) dalam laporan terbarunya bertajuk Asian Development Outlook 2014 (ADO 2014) mengungkapkan, Indonesia menghadapi tantangan signifikan untuk mengatasi defisit transaksi berjalan 2014 dan beberapa tahun ke depan.
Deputy Country Director ADB, Edimon Ginting mengatakan, karena itu dibutuhkan reformasi struktural. Salah satunya dengan cara penghapusan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) secara bertahap.
"Salah satunya memang dengan penghapusan subsidi BBM. Nantinya anggaran subsidi tersebut kita arahkan untuk memperbaiki produktivitas," ungkap Edimon di Jakarta, Selasa (1/4/2014).
Menurutnya, produktivitas Indonesia yang cenderung masih rendah itu diperbaiki dengan memberikan edukasi atau skill labour, melalui dana anggaran dari subsidi BBM tersebut. Dia mengatakan, hal ini akan jauh lebih bermanfaat, karena selama ini subsidi BBM dinilai tidak tepat sasaran.
"Memang ini membutuhkan proses, tapi saya yakin masyarakat akan banyak yang menerima. Kita butuh spending untuk produktivitas, minimal membuat subsidi kita tidak membengkak. Supaya kondisi fiskal kita juga membaik," jelas dia.
Sekedar informasi, anggaran yang digelontorkan untuk memberikan subsidi BBM saat ini telah mencapai Rp210 triliun, dan diperkirakan akan membengkak hingga mencapai Rp270 triliun.
Deputy Country Director ADB, Edimon Ginting mengatakan, karena itu dibutuhkan reformasi struktural. Salah satunya dengan cara penghapusan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) secara bertahap.
"Salah satunya memang dengan penghapusan subsidi BBM. Nantinya anggaran subsidi tersebut kita arahkan untuk memperbaiki produktivitas," ungkap Edimon di Jakarta, Selasa (1/4/2014).
Menurutnya, produktivitas Indonesia yang cenderung masih rendah itu diperbaiki dengan memberikan edukasi atau skill labour, melalui dana anggaran dari subsidi BBM tersebut. Dia mengatakan, hal ini akan jauh lebih bermanfaat, karena selama ini subsidi BBM dinilai tidak tepat sasaran.
"Memang ini membutuhkan proses, tapi saya yakin masyarakat akan banyak yang menerima. Kita butuh spending untuk produktivitas, minimal membuat subsidi kita tidak membengkak. Supaya kondisi fiskal kita juga membaik," jelas dia.
Sekedar informasi, anggaran yang digelontorkan untuk memberikan subsidi BBM saat ini telah mencapai Rp210 triliun, dan diperkirakan akan membengkak hingga mencapai Rp270 triliun.
(izz)
Lihat Juga :
