Pengembang tolak Mandiri akuisisi BTN

Sindonews.com - Para pengusaha perumahan di Kabupaten Garut, Jawa Barat (Jabar) menolak rencana akuisisi PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) oleh PT Bank Mandiri Tbk (BMRI). Karena, para pengusaha ini resah akan terkena dampak jika dua bank plat merah ini digabungkan.

Wakil Ketua Bidang Pengembangan Usaha Asosiasi Pengembang Perumahan Seluruh Indonesia (Apersi) Jawa Barat, Yusuf Supriadi menilai, akuisisi ini akan berdampak terhadap menurunnya penjualan perumahan murah.

Menurutnya, Bank Mandiri belum memiliki pengalaman dalam mengelola program rumah murah dari Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera), terutama bagi warga yang berada di daerah.

"Selama ini kebutuhan rumah murah masih dikelola BTN. Selain itu, bila BTN menjadi anak usaha Bank Mandiri, maka fungsi-fungsi sosial BTN dalam pengadaan rumah dengan bunga kredit terjangkau akan terdegradasi," kata dia di Garut, Selasa (22/4/2014).

Kemungkinan munculnya degradasi rumah dengan bunga terjangkau ini disebabkan oleh acuan yang akan disesuaikan dengan target komersial perusahaan yang baru. Alasan tersebut dititikberatkan pada berbedanya segmen pasar kedua bank BUMN ini.

"BTN merupakan bank retail dan fokus terhadap pembiayaan rumah untuk rakyat, sedangkan Bank Mandiri melayani kebutuhan korporat. Bila kebijakan (akuisisi) ini dilakukan, sistem perumahan murah akan berubah karena portofolionya akan mengikuti Bank Mandiri," ujarnya.

Yusuf mengaku, para pengusaha dan masyarakat telah merasa nyaman dalam pengajuan kredit rumah. Begitu juga dalam proses pencairan dana cukup mudah dan tidak berbelit-belit.

"Contohnya, proses pengajuan rumah bersubsidi di BTN hanya memerlukan waktu selama satu pekan. Kalau dengan Mandiri bisa lebih dari satu pekan, apalagi mereka hanya main di perumahan komersial," ucapnya.

Dia mengkhawatirkan target pencapaian rumah bersubsidi akan mengalami penurunan. Jika akuisisi dijalankan, pihaknya mengancam akan melakukan aksi protes bersama masyarakat dengan turun ke jalan.

"Banyak pihak yang dirugikan. Kami minta Menteri BUMN jangan membuat pencitraan menjelang Pilpres ini," pungkasnya.